Tangani Isu Strategis, Menko Polkam Ajukan Tambahan Anggaran ke DPR
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2026 kepada DPR RI. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
Menteri Koordinator Polkam, Budi Gunawan, menjelaskan bahwa tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung penanganan sejumlah isu strategis nasional yang ditangani langsung oleh kementeriannya.
"Kami membawahi 10 desk, dua satgas khusus, dan beberapa satuan tugas lainnya yang menangani dinamika strategis. Untuk itu, kami mengajukan tambahan anggaran yang masih dalam tahap pembahasan bersama DPR," ujar Budi Gunawan usai rapat, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Menurut Budi, sejumlah program prioritas seperti penanggulangan peredaran narkoba, pembakaran hutan, serta penindakan terhadap peredaran gas dan minuman ilegal membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaannya lebih optimal.
"Program-program ini sifatnya lintas sektor dan mencakup hampir semua kementerian. Kami butuh penguatan dari sisi pembiayaan agar pelaksanaannya berjalan efektif," ucapnya.
Selain itu, Budi juga menyinggung pentingnya penguatan kualitas penegakan hukum sebagai ujung tombak eksekusi berbagai kebijakan pemerintah di bidang politik dan keamanan.
Baca juga: Menko Pangan Minta DPR Tambah Anggaran: Tugas Banyak
Editor: Redaksi TVRINews