Penulis: Alfin
TVRINews, Nusa Tenggara Barat
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2024, Kamis, 25 September 2025, di Nusa Tenggara Barat. Rakornas ini menjadi wadah penting dalam memperkuat konsolidasi praktik demokrasi, baik secara prosedural maupun substansial.
Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia terus memperkuat kualitas demokrasinya melalui konsolidasi yang berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam proses ini adalah Indeks Demokrasi Indonesia, yang kini telah menjadi indikator resmi dalam RPJMN 2025–2029, RPJPN 2025–2045, dan RPJPD 2025–2045.
Hasil pemutakhiran IDI tahun 2024 menunjukkan peningkatan skor nasional dari 79,51 menjadi 79,81, naik 0,30 poin dengan kategori “sedang”. Penilaian ini didasarkan pada tiga aspek utama yang diturunkan ke dalam 22 indikator.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Heri Wiranto, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat demokrasi Indonesia ke depan.
Baca Juga: Makam Pangeran Diponegoro di Makassar Segera Jadi Cagar Budaya Nasional
“Baik pemerintah pusat maupun daerah perlu secara konsisten mendorong upaya penguatan demokrasi, khususnya melalui optimalisasi capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Untuk itu, perlu untuk memperkuat dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan agar target-target pembangunan demokrasi dapat tercapai secara berkelanjutan, sebagaimana yang kami upayakan melalui pelaksanaan Rakornas ini,” ujar Heri Wiranto.
Ia juga menegaskan Rakornas bukan sekadar forum koordinasi, melainkan menjadi titik tolak untuk penguatan demokrasi berbasis data secara menyeluruh.
“Kegiatan ini bukan hanya sekadar forum koordinasi, tetapi juga bagian dari strategi optimalisasi pembangunan demokrasi yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Optimalisasi tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas regulasi, penguatan kebebasan sipil, pembangunan kultur politik yang demokratis, pemutakhiran data dan indikator IDI, serta kolaborasi multipihak,” lanjutnya.
Pelaksanaan Rakornas menjadi bagian dari peran koordinatif Kemenko Polkam dalam mengawal arah pembangunan demokrasi nasional. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga pusat, perwakilan pemerintah provinsi se-Indonesia, Forkopimda Provinsi NTB, serta kalangan akademisi.
Seluruh peserta menunjukkan antusiasme dan komitmen kolektif untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi yang selaras dengan arah pembangunan nasional.
Menurut Deputi Heri Wiranto, kehadiran Kemenko Polkam dalam pengawalan IDI tidak bertujuan mengawasi atau mengintervensi hasil pengukuran, melainkan memastikan adanya sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan demokrasi nasional yang berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Editor: Redaktur TVRINews