TVRINews, Jakarta
Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menilai pembangunan pariwisata dan agribisnis di Indonesia kian menjauh dari nilai keadilan sosial dan perlindungan keanekaragaman hayati. Ia menilai wajah pariwisata Indonesia kini semakin seragam dan kehilangan ciri khas budaya serta alamnya.
“Pariwisata kita akhir-akhir ini wajahnya menjadi homogen, semua berlomba dengan restoran dan hotel bintang 5 di kawasan wisata. Tapi budaya dan biodiversity kita lupa untuk dijadikan momentum penguatan,” tegasnya dalam keterangan resmi, Kamis, 30 Oktober 2025.
Legislator perempuan dari daerah pemilihan Jawa Timur VII itu menekankan pentingnya pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Ia mengingatkan agar praktik pembabatan serta alih fungsi hutan tidak dijadikan alasan untuk memperluas perkebunan, tambang, atau proyek lainnya.
Ia mencontohkan sejumlah kasus di Sumatra dan Kalimantan yang memperlihatkan dampak serius dari pembukaan hutan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dan bubur kertas. Aktivitas tersebut menyebabkan hilangnya habitat bagi satwa langka seperti gajah, harimau, dan orangutan. Kasus terbaru di Bengkulu, misalnya, memperlihatkan ribuan hektare hutan yang menjadi rumah gajah kini beralih menjadi lahan sawit.
"Jika tren ini terus berlangsung, dan terus menerus dibiarkan oleh pemerintah maka cita-cita Indonesia sebagai negara mega biodiversity dan destinasi ekowisata kelas dunia akan terkikis oleh industri ekstraktif dan pembangunan yang tidak mempertimbangkan lingkungan. Darimana dunia internasional akan percaya dengan eko tourism kita?” ujarnya.
Novita juga menegaskan, pembabatan hutan berkontribusi besar terhadap perubahan iklim dan pemanasan global karena berkurangnya sumber oksigen dari pepohonan yang ditebang.
Politisi fraksi PDI Perjuangan itu menilai pariwisata berbasis alam dan keanekaragaman hayati merupakan faktor penting dalam daya saing destinasi wisata Indonesia. Namun, ia melihat realitas di lapangan justru bergerak ke arah pembangunan hotel dan restoran mewah yang menekan ekosistem asli.
Novita menyerukan agar pemerintah segera melakukan moratorium terhadap pengalihan lahan hutan ke perkebunan besar tanpa kajian lingkungan yang memadai. Ia menegaskan perlunya proteksi serius terhadap kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi sebagai bagian dari strategi pariwisata ekologi.
"Masih banyak masyarakat kita yang masih menggantungkan hidup serta memiliki mata pencaharian yang bergantung pada hutan yang tentunya akan berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial mereka," jelasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan perlunya model pembangunan inklusif yang menjaga keseimbangan antara investasi, pelestarian alam, dan keberlanjutan sosial.
"Pengembangan pariwisata dan agribisnis harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Indonesia butuh investasi tetapi investasi yang menghargai alam, budaya, dan manusia," tutupnya.
