Foto: BPJS Kesehatan
Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Ada 16 perguruan tinggi bertujuan mengintegrasikan materi jaminan sosial ke dalam kurikulum pendidikan tinggi untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran, solidaritas, dan kompetensi di bidang tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa pendidikan memegang peran penting dalam menanamkan nilai-nilai jaminan sosial sejak dini.
“Jaminan sosial adalah wujud kehadiran negara dalam melindungi rakyat dari risiko sosial dan ekonomi. Ekosistemnya harus diperkuat dengan prinsip no one left behind demi kesejahteraan seluruh warga,” ujar Cak Imin dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Agustus 2025.
Baca Juga: Fahri Hamzah Akui Program 3 Juta Rumah Belum Berjalan, Target Renovasi Masih Nol
Ia juga menyoroti BPJS Kesehatan yang kini menjadi asuransi kesehatan terbesar di dunia dengan cakupan lebih dari 98% penduduk Indonesia. Meski begitu, ia mengakui masih ada tantangan, terutama dalam pengelolaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih optimal.
Cak Imin mengajak universitas berperan sebagai pusat lahirnya ahli, peneliti, dan inovator di bidang jaminan sosial, serta mahasiswa menjadi agen perubahan yang menyuarakan dan menerapkan pentingnya jaminan sosial dalam kehidupan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menambahkan, integrasi materi jaminan sosial di perguruan tinggi akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pola pikir untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.
“Dengan pemahaman ini, mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan di keluarga, kampus, dan masyarakat. Per 1 Agustus 2025, peserta JKN telah mencapai 281,13 juta orang,” ungkap Ghufron.
Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan memiliki basis data besar (big data) yang dapat dimanfaatkan akademisi untuk riset dan kebijakan berbasis bukti. Menurutnya, pengenalan kurikulum JKN akan mendorong penelitian berorientasi solusi nyata, seperti peningkatan mutu layanan, efisiensi pembiayaan, dan perluasan cakupan.
Rektor UNAIR Muhammad Madyan menegaskan pihaknya telah mengintegrasikan konteks jaminan sosial dalam sejumlah mata kuliah, seperti Komunikasi Kesehatan dan Pelayanan Dasar Kesehatan.
“Kami ingin menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tapi juga peka terhadap isu sosial dan mampu menciptakan solusi,”kata Madyan.
Peluncuran program ini diharapkan mempererat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah, sekaligus menjadi langkah strategis menuju sistem jaminan sosial yang inklusif, merata, dan berkelanjutan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Editor: Redaktur TVRINews