Penulis: Intan Kw

---

TVRINews, Jakarta

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah secara terbuka mengakui bahwa Program 3 Juta Rumah belum membuahkan hasil hingga saat ini. Program yang mencakup pembangunan dan renovasi rumah tersebut dinilai sulit mencapai target, bahkan sejumlah indikator kinerjanya masih nihil.

Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (IPK), Fahri mengaku telah meminta maaf kepada Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait progres Kementerian PKP yang belum optimal.

“Saya minta maaf karena untuk renovasi masih nol, penataan kawasan masih nol, PSU (prasarana, sarana, dan utilitas) juga nol. Kita ini malah sibuk mengurus CSR dan hal-hal di luar KPI kita,”kata Fahri dalam keterangan yang dikutip, Kamis, 14 Agustus 2025.

Fahri menjelaskan, salah satu indikator utama kinerja Kementerian PKP adalah renovasi rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). 

Namun, hingga kini belum ada progres karena aturan pelaksanaan baru saja terbit, sementara petunjuk teknis dan sosialisasi kepada masyarakat belum dilakukan.

Ia pesimistis program tersebut bisa segera berjalan, mengingat anggaran yang seharusnya dapat dieksekusi sejak Januari 2025 hingga kini belum terserap.

Terkait penyediaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Fahri menegaskan hal itu merupakan tugas Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), bukan Kementerian PKP. Dana FLPP pun berasal dari Kementerian Keuangan, sehingga seharusnya tidak menjadi bagian dari KPI Kementerian PKP.

“Tapera itu di luar kita. Kok malah dia yang dominan, seakan FLPP segalanya. Padahal itu bukan tugas kami,” ucapnya.

Fahri kembali menegaskan bahwa hingga pertengahan tahun ini, berdasarkan pagu anggaran 2025, Program 3 Juta Rumah belum menunjukkan perkembangan berarti. Menurutnya, Menko IPK akan melakukan evaluasi mendalam terkait pelaksanaan APBN.

Untuk tahun depan, Program BSPS ditargetkan menyasar 2 juta unit rumah dengan anggaran Rp43,6 triliun. Selain itu, akan ada subsidi tanah dengan memanfaatkan lahan milik pemerintah, termasuk di kawasan sempadan sungai.

“Kita mundur 25–30 meter dari sungai, bangun rumah menghadap sungai dengan ketinggian 3–5 lantai. Sungai bersih, tanah murah dapat, dan kota jadi indah. Itu skema lanjutan di luar target 2 juta BSPS,” tutupnya.

---

Editor: Redaktur TVRINews