TVRINews – Jakarta
Langkah konsolidasi fiskal dan moneter ditempuh untuk meredam ketidakpastian global serta mengokohkan kepercayaan investor internasional terhadap fundamental ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto memegang kendali langsung dalam perumusan arah kebijakan ekonomi makro melalui Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dihelat di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan strategis ini menegaskan urgensi sinergi lintas lembaga di tengah dinamika global yang kian kompleks.
Stabilitas sektor keuangan dipandang sebagai pilar fundamental guna menjamin iklim investasi yang kondusif sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, usai mengikuti rangkaian sidang tertutup tersebut mengemukakan bahwa seluruh anggota komite sepakat untuk meningkatkan intensitas koordinasi. Menurutnya, keselarasan langkah antarotoritas menjadi kunci utama dalam merespons setiap potensi risiko ekonomi.
"Penguatan sinergi lintas sektoral menjadi fokus utama kami ke depan, terutama dalam menyelaraskan mandat kebijakan dari masing-masing otoritas agar dampaknya lebih optimal bagi perekonomian nasional," ujar Destry dikutip selasa 28 Juli 2026.
Lebih lanjut, otoritas moneter menegaskan komitmennya untuk menempatkan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai prioritas absolut. Bank Indonesia menyatakan kesiapannya untuk senantiasa hadir di pasar melalui instrumen intervensi yang terukur, baik di pasar spot maupun melalui transaksi derivatif domestik maupun luar negeri.
Di sisi lain, Bank Indonesia tetap mempertahankan instrumen yang bersifat pro-growth melalui pelonggaran makroprudensial. Kebijakan ini dirancang untuk menarik arus modal asing masuk ke dalam negeri, termasuk melalui pemberian insentif penurunan biaya lindung nilai atau hedging, sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur bulan Juli ini.
