
Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp4,4 Triliun, Kemenkeu Siap Tambah Rp100 Triliun
Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp 4,4 triliun hingga 12 Juni 2025. Angka ini meningkat Rp 1,1 triliun dibanding akhir Mei lalu yang sebesar Rp 3,3 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa peningkatan tersebut terjadi hanya dalam waktu dua pekan. Ia menyebut, dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyalurkan makanan bergizi kepada jutaan penerima manfaat.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2025, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.
"Makan Bergizi Gratis, yang kami laporkan secara berkala, per 12 Juni telah terealisasi sebesar Rp 4,4 triliun untuk belanja BGN," ujar Suahasil.
Menurut Suahasil, hingga saat ini program MBG telah melayani 4,89 juta penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia. Layanan tersebut didukung oleh 1.716 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur MBG.
Jumlah penerima manfaat mengalami lonjakan signifikan dari awal tahun. Pada Januari 2025, tercatat hanya 750 ribu penerima, dan kini meningkat lebih dari enam kali lipat. Meski demikian, angka tersebut masih jauh dari target tahun ini yang mencapai 17,9 juta penerima.
Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto, program MBG menargetkan total 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, yang akan dilayani oleh sekitar 32.000 dapur MBG. Untuk mendukung target tersebut, Kemenkeu telah menyiapkan anggaran tambahan hingga Rp100 triliun.
“Realisasi tambahan ini sangat bergantung pada kecepatan distribusi manfaat oleh BGN. Kami akan terus mengawalnya,” jelas Suahasil..
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai anggaran MBG berpotensi meningkat signifikan pada 2026.
"Anggarannya bisa mencapai Rp300 triliun tahun depan. Program ini bukan hanya tentang gizi anak-anak, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Luhut saat menghadiri acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 12 Juni 2025.
Luhut menambahkan, operasional SPPG di berbagai daerah akan menggunakan bahan pangan dari produsen lokal, sehingga turut menciptakan rantai pasok baru di pedesaan. Distribusi anggaran yang merata dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif.
“Bayangkan, Rp171 triliun yang biasanya hanya beredar di Jawa, kini kita sebar ke seluruh Indonesia. Ini akan membuka peluang ekonomi baru di kabupaten dan pedesaan,” katanya.
Baca Juga: PP Pemberantasan Judi Online Segera Terbit, Menkum: Sedang
Editor: Redaksi TVRINews
