Foto : IG.M.Khalid
Penulis: Fityan
TVRINews – NTT
Muhammad Kholid desak kolaborasi lintas sektor untuk bangkitkan kembali peran perbankan dan OJK dalam mendukung pelaku usaha kecil di daerah.
Penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro dan kecil (UMKM) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penurunan signifikan. Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, menyatakan keprihatinan atas tren tersebut yang dinilai bisa menghambat pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah timur Indonesia.
Dalam kunjungan kerja Komisi XI DPR di NTT, Kholid menyoroti fakta bahwa kredit bagi UMKM melemah justru saat perekonomian nasional membutuhkan stimulus dari sektor riil. “Ini jadi alarm serius. Kita harus bertanya, mengapa ketika ekonomi membutuhkan dorongan, justru penyaluran kredit ke sektor produktif melemah?” ujarnya, Sabtu (1/6/2025).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan pentingnya peran aktif sektor keuangan baik perbankan, lembaga jasa keuangan non-bank, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kembali memperkuat fondasi ekonomi daerah. Ia juga mendorong sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah guna merumuskan kebijakan afirmatif yang pro-UMKM.
“Kalau sektor keuangan tidak menjadi tulang punggung industri lokal, maka akan sulit mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Harus ada inovasi, koordinasi, dan kebijakan yang konkret,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kholid menyoroti potensi besar yang dimiliki NTT seperti sektor pariwisata, produk pertanian unggulan, hingga transportasi dan infrastruktur. Namun, tanpa dukungan pembiayaan yang jelas dan terukur, potensi tersebut sulit berkembang optimal.
“Kita perlu data dan strategi. Apa kebutuhan pembiayaan sektor-sektor potensial ini? Dari sana kita bisa arahkan dukungan, termasuk mendesak OJK untuk membuka akses pembiayaan lebih mudah bagi pelaku usaha di sini,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan, jika tidak ada intervensi serius dan keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal, maka pembangunan ekonomi di NTT terancam stagnan.
Editor : Redaksi TVRInews
Baca Juga:
| Perkembangan Pembangunan IKN, Tahap 1 Rampung Desember 2025 |
Editor: Redaksi TVRINews