TVRINews, Kulon Progo
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengingatkan seluruh jajaran Kepala Sekolah Rakyat untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta aset lembaga. Mensos menegaskan bahwa program pendidikan ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus dikelola secara bersih dan bebas dari penyimpangan.
Arahan tersebut disampaikan Gus Ipul di hadapan jajaran pendidik saat menghadiri Rapat Konsolidasi dan Pembekalan Kepala Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 yang diselenggarakan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Jangan kotori program mulia Presiden ini dengan korupsi dan praktik-praktik penyimpangan. Integritas adalah syarat, bukan pelengkap," pungkas Gus Ipul dalam pernyataannya, Selasa 7 Juli 2026.
Mengingat pengelolaan lembaga ini menerapkan sistem berasrama yang bekerja sama dengan Taruna Nusantara, Mensos meminta jajaran kepala sekolah memperkuat manajemen tata kelola dan menyiapkan prosedur penanganan aduan yang baku dan jelas.
“Perkuat manajemen asrama, bersama Taruna Nusantara mengelola Sekolah berasrama. Penanganan aduan harus dengan prosedur yang benar, bukan improvisasi,” ujarnya.
Secara khusus, Gus Ipul meminta 26 kepala sekolah yang baru bergabung untuk memahami karakteristik kurikulum Sekolah Rakyat yang menggunakan konsep multi-entry dan multi-exit, mengingat latar belakang siswa yang sangat beragam, termasuk anak-anak yang sempat putus sekolah.
“Kurikulum sekolah rakyat itu multi-entry dan multi-exit. Tidak semuanya umurnya sama, tidak semua kemampuannya sama. Banyak anak-anak putus sekolah dua hingga tiga tahun,” katanya.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran pendidik memberikan atensi penuh agar para siswa memperoleh hak pendampingan serta kesempatan belajar secara maksimal di lapangan.
“Tolong perhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh siswa-siswi kita ini. Ini bukan seminar formalitas, begitu pulang langsung eksekusi,” tegasnya.
Di sisi lain, Gus Ipul menegaskan tiga pelanggaran fatal yang tidak boleh terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat, yakni perundungan (bullying), kekerasan fisik maupun seksual, serta paham intoleransi dan radikalisme. Sanksi pemecatan langsung akan diterapkan bagi pihak yang melanggar.
“Kalau ada yang melakukan kekerasan seksual atau kekerasan fisik, maka Sekolah Rakyat tidak akan segan-segan langsung memberhentikan. Tidak ada teguran, langsung diberhentikan,” tegasnya.
Gus Ipul juga menghendaki adanya standardisasi mutu di seluruh Indonesia agar tidak ada disparitas kualitas antarlembaga.
“Tidak ada Sekolah Rakyat kelas dua. Semua sama, standar dan tempatnya sama,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengapresiasi kehadiran program ini yang dinilai menjadi angin segar bagi peningkatan taraf hidup keluarga kurang mampu di wilayahnya, yang saat ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka kemiskinan tinggi di Yogyakarta.
“Kami tidak bisa menahan air mata bahwa mereka adalah anak-anak yang tulus, dan baik, harus mendapatkan pelayanan yang sama. Itu semua adalah anak-anak calon generasi penerus bangsa,” kata Ambar.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Kulon Progo diharapkan mampu memotong rantai kemiskinan secara struktural.
“Maka dengan kehadiran sekolah rakyat ini mudah-mudahan bisa memotong mata rantai kemiskinan,” kata dia.
Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul turut berdialog langsung dengan salah satu orang tua tunggal calon siswa, Retno Mariani (26), yang berprofesi sebagai pencari barang rongsokan. Retno berharap putranya, Endra (12), yang sempat putus sekolah dan belum bisa membaca, dapat meraih masa depan yang lebih cerah.
“Anak saya tidak bisa sekolah kalau tidak ada Sekolah Rakyat. Semoga (nanti) menjadi anak yang sukses dan bisa membanggakan orang tua,” kata Retno.
Acara pembekalan ini juga disemarakkan oleh berbagai demonstrasi ketangkasan siswa, mulai dari atraksi baris-berbaris variasi dari SRMA 20 Sleman, seni bela diri silat dan karate, pembacaan puisi, hingga kemampuan pidato tiga bahasa asing (Arab, Inggris, dan Jepang) yang dibawakan oleh perwakilan siswa dari berbagai daerah.
Agenda ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, jajaran pejabat tinggi Kemensos, unsur Forkopimda DIY dan Kabupaten Kulon Progo, serta ratusan orang tua murid.
