Pemerintah Klarifikasi Isu Penanaman Sawit di Papua
Writer: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Pemerintah meluruskan isu yang berkembang terkait penanaman kelapa sawit di Tanah Papua.
Dalam hal ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan tidak ada arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mewajibkan pemerintah daerah di Papua untuk menanam kelapa sawit.
Menurut Ribka, arahan Presiden Prabowo kepada kepala daerah di enam provinsi dan 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua lebih menitikberatkan pada percepatan pembangunan daerah, khususnya penguatan ketahanan pangan, bukan pada satu komoditas tertentu.
“Ada opini yang berkembang seolah-olah Bapak Presiden mengarahkan penanaman sawit di Papua. Itu tidak benar,” kata Ribka dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Selasa, 6 Januari 2026.
Ia menjelaskan dalam pertemuan Presiden dengan para kepala daerah Papua di Istana Negara pada 16 Desember 2025, Kepala Negara mendorong adanya kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah terkait agenda pembangunan Papua.
Kelapa sawit hanya disebut sebagai salah satu komoditas bernilai ekonomi, bukan sebagai keharusan untuk dikembangkan.
Ribka menyebut Papua memiliki banyak pilihan komoditas strategis untuk mendukung ketahanan pangan, seperti sagu, singkong, padi, talas, dan berbagai jenis umbi-umbian.
Komoditas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga berpotensi diolah menjadi produk bernilai tambah, termasuk energi alternatif seperti etanol.
“Bukan Presiden mengatakan bupati atau wali kota harus menanam komoditas tertentu. Presiden ingin membuka wawasan agar kepala daerah memahami program pemerintah pusat, terutama soal ketahanan pangan,” ujar Ribka.
Lebih lanjut, Ribka menekankan pentingnya percepatan pembangunan di Papua mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Ketertinggalan infrastruktur dan ekonomi, menurutnya, masih menjadi penyebab utama kesenjangan kesejahteraan Papua dengan daerah lain.
Selain sektor pangan, pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian utama pemerintah. Ribka menilai perbaikan infrastruktur sangat penting untuk menekan tingginya biaya transportasi dan logistik di Papua yang selama ini bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Ketahanan pangan yang kuat di Papua akan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar dan menekan biaya transportasi,” ucap Ribka.
Ia menegaskan seluruh arahan Presiden sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yakni memastikan tidak ada satu pun wilayah yang tertinggal dalam pembangunan nasional.
Pemerintah daerah di Papua didorong untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan, pendidikan, lapangan kerja, dan sumber penghidupan yang layak.
“Semua masyarakat Papua harus sejahtera, tidak kekurangan pangan, dan anak-anak bisa mengakses pendidikan dengan baik. Di sinilah peran pemerintah daerah untuk membuat terobosan kebijakan,” tutur Ribka.
Editor: Redaksi TVRINews