Writer: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya potensi penutupan Selat Hormuz akibat konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah telah menyiapkan skenario pengalihan (switching) impor minyak mentah (crude oil) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari kawasan Timur Tengah ke negara lain, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara di Afrika.
Bahlil mengungkapkan ketergantungan impor minyak mentah Indonesia dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz berkisar antara 20 hingga 25 persen. Sementara itu, mayoritas pasokan lainnya telah didiversifikasi dari negara lain.
"Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brasil. Jadi, secara keseluruhan impor kita untuk crude hanya 20 sampai 25 persen dari Selat Hormuz," ujar Bahlil.
Sebagai langkah antisipasi skenario terburuk jika pasokan terganggu, pemerintah akan mengalihkan kuota impor tersebut ke pasar Amerika. Hal ini dilakukan demi menjamin kepastian ketersediaan stok minyak mentah di dalam negeri.
Sementara itu, untuk jenis bahan bakar minyak (BBM) bensin seperti RON 90, 93, 95, dan 98, Bahlil memastikan pasokannya relatif aman. Hal ini dikarenakan impor jenis BBM tersebut mayoritas berasal dari kawasan Asia Tenggara, bukan dari Timur Tengah.
Strategi Pengamanan Stok LPG selain minyak mentah, komoditas LPG juga menjadi perhatian serius. Indonesia mengimpor sekitar 7,3 hingga 7,8 juta ton LPG per tahun.
Saat ini, sekitar 70 persen pasokan tersebut sudah berasal dari Amerika Serikat, sedangkan 30 persen sisanya masih bergantung pada Timur Tengah, khususnya dari Saudi Aramco.
"Maka alternatifnya adalah kita alihkan lagi supaya kita tidak mengambil risiko. Sebagian kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz," ucap Bahlil.
Dampak Kenaikan Harga Minyak DuniaKetegangan global ini turut memicu kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).
Bahlil mencatat adanya lonjakan harga dari asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 70 dolar AS per barel, kini bergerak naik menjadi 78 hingga 80 dolar AS per barel. Kenaikan ini menjadi pisau bermata dua bagi keuangan negara.
Di satu sisi, hal tersebut akan membebani anggaran subsidi energi. Namun, di sisi lain, negara juga mendapatkan tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas.
"Ini yang harus kita hitung dengan hati-hati. Kenaikan ini berdampak pada kenaikan subsidi yang akan ditanggung oleh negara, tapi di sisi lain negara juga mendapatkan pendapatan dari kenaikan harga ICP tersebut," ucap Bahlil.
Pemerintah terus memantau perkembangan situasi global guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga.
Editor: Redaksi TVRINews