Writer: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Bali
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan bahwa perlindungan ekosistem laut menjadi fondasi utama dalam membangun pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat global.
Penegasan tersebut disampaikan Ni Luh Puspa dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026 yang digelar di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, Jumat, 30 Januari 2026.
“Pariwisata Indonesia tidak lagi mengejar angka kunjungan semata, tetapi memastikan kontribusi nyata terhadap perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di 10 Destinasi Prioritas dan tiga Destinasi Regeneratif,” ujar Ni Luh yang dikutip oleh tvrinews.com, Jumat, 30 Januari 2026.
Ia menjelaskan konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia telah diatur secara tegas dalam kerangka regulasi nasional, yang menyeimbangkan perlindungan lingkungan, nilai sosial budaya, serta manfaat ekonomi bagi generasi kini dan mendatang.
Landasan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
Implementasi kebijakan itu dijalankan melalui berbagai instrumen operasional, salah satunya SERTIDEWI (Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan), yang hingga kini telah mensertifikasi lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan ekonomi biru sebagai strategi pembangunan nasional dengan menitikberatkan pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab.
“Ekonomi biru diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem laut,” kata Ni Luh.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 70 persen wilayah berupa laut, Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam pariwisata bahari.
Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, ekonomi bahari menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024. Dari sekitar 12.000 desa pesisir, lebih dari 2.000 desa telah mengembangkan pariwisata bahari hingga 2024.
Namun demikian, Ni Luh mengakui masih terdapat tantangan serius, terutama persoalan sampah dan limbah laut di kawasan wisata. Menurutnya, masalah ini membutuhkan pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah.
Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah untuk membangun penanganan yang sistemik.
Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup juga mengintensifkan program pembersihan sampah laut disertai edukasi masyarakat dan dukungan terhadap produk daur ulang.
Ni Luh juga menyinggung perhatian Presiden terhadap pengelolaan sampah nasional. Pada 2026, Danantara dijadwalkan memulai proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy di tiga daerah, dengan Bali sebagai salah satu lokasi yang akan memulai proses tersebut pada Maret 2026.
“Kami berharap ini menjadi solusi konkret untuk persoalan sampah sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” ucap Ni Luh.
Untuk menjaga kualitas pariwisata bahari, Kementerian Pariwisata memperkuat manajemen destinasi berbasis risiko, termasuk standar keselamatan, perlindungan lingkungan, dan mitigasi bencana di tingkat lokal.
Kementerian juga menjalankan Gerakan Wisata Bersih, memperkuat keselamatan wisata selam melalui kolaborasi dengan Divers Alert Network, serta meluncurkan Wonderful Indonesia Diving Directory sebagai rujukan resmi lokasi penyelaman berbasis konservasi.
Penguatan sumber daya manusia pariwisata dilakukan melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
“Investasi pada kualitas SDM menjadi kunci untuk membangun kepercayaan wisatawan dan memastikan pariwisata tumbuh secara profesional dan aman,” tutur Ni Luh.
Menutup pernyataannya, ia mengapresiasi Bali Ocean Days 2026 sebagai ruang kolaborasi lintas negara dan lintas sektor.
“Pariwisata bahari berkelanjutan bukan hanya soal destinasi, tetapi tentang menjaga ekosistem laut dan memberdayakan masyarakat pesisir sebagai penjaga utama kekayaan bahari Indonesia,” ujar Ni Luh.
Editor: Redaktur TVRINews