Penulis: Lidya Thalia.S

---

TVRINews, Jakarta

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencanangkan 8 program prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak pada masyarakat, pada saat di Manggarai Barat, Rabu, 30 Agustus 2023.

“Kementerian PANRB saat ini melakukan evaluasi program dan juga membuat skala prioritas yang kedepan, terutama mewujudkan reformasi birokrasi (RB) berdampak dan target kami ada 8 prioritas,” kata Abdullah Azwar Anas di Manggarai Barat.

Pertama, lanjut Anas, adalah memperkuat RB  dengan mekanisme pengaruh dan fokus pada kota di luar Jawa-Bali. Dalam pelayanan pengambilan baterai harus diiklankan secara luas di seluruh wilayah sehingga masyarakat mendapatkan layanan terbaik dan mudah.

Baca juga: Pengamanan Jalur Ring 3 Jadi Fokus Utama Polri dalam Persiapan KTT ASEAN ke-43

“RB berdampak adalah menjadikan kerja birokrasi itu bisa dirasakan. Jadi kinerjanya bukan hanya berorientasi ke laporan administratif, seperti katakanlah absensi, tetapi harus diukur dampak kerjanya ke masyarakat. Salah satunya lewat jemput bola, jemput masalah dan beri solusi,” ungkap Anas.

Kedua, mempercepat transformasi digital melalui interoperabilitas sembilan layanan prioritas  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mulai dari sektor kesehatan, berbagai layanan kepolisian hingga pendidikan. Sesuai instruksi Presiden Jokowi, birokrasi tidak boleh bersaing dalam mendapatkan aplikasi.

“Harus ada interoperabilitas, integrasi baik data maupun penggunaannya. SPBE jalan terus dan akan dipantau langsung oleh Bapak Presiden. Sudah banyak best practices di negara lain, yang dulu punya ribuan aplikasi yang bikin bingung rakyat, dan kini hanya tersisa belasan aplikasi yang bikin simpel rakyat,” jelasnya.

Prioritas ketiga adalah pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan penguatan kelembagaan.

“Pemindahan ASN ini juga bukan dalam arti fisik semata, tapi perpindahan paradigma budaya kerja hingga paradigma pelayanan. Semuanya berbasis digital,” ujarnya.

Selanjutnya keempat, mempertajam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang efektif (SAKP). SAKP diperkuat untuk mencapai tujuan pembangunan, sehingga kegiatan instansi pemerintah dilaksanakan secara musyawarah mufakat, dan tidak berdasarkan ego sektoral.

“Jadi egonya jangan hanya kinerja instansi masing-masing, tapi kinerja pemerintah. Antar instansi pemerintah, dari pusat sampai daerah, kita bikin tidak jalan sendiri-sendiri, harus fokus pada target prioritas pemerintah,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.

Kelima, Anas terus meningkatkan profesionalisme ASN  digital, termasuk organisasi pegawai non-ASN. 
 
Keenam, menyiapkan rekomendasi bagi “Machinery of Government”, yaitu arsitektur kelembagaan, untuk struktur pemerintahan ke depan pasca pemilu 2024.

“Kami menjaring masukan banyak pihak agar kelembagaan pemerintah ke depan semakin agile dalam menghadapi dinamika zaman,” ujarnya.

Ketujuh, mempercepat pendirian mal pelayanan publik (MPP) dan MPP digital.

“MPP dan MPP Digital menjadi jantung dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Maka ini sangat penting untuk didorong,” jelas Anas.

Baca juga: Menhub Tinjau Terminal VVIP Bandara Soekarno-Hatta Jelang KTT ASEAN

Kedelapan, Anas, pada penyusunan kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 untuk menyongsong tahun Indonesia Emas 2045.

“Indonesia Emas 2045, dimana negara kita akan masuk dalam empat besar ekonomi dunia, bisa diraih bila birokrasi bekerja makin reformis, profesional, dengan ditopang digitalisasi. Ini yang sedang dirumuskan peta jalannya sampai 2045,” ujarnya.

---

Editor: Rina Hapsari