Dok. Kemendagri
Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengerahkan tim respons cepat ke sepuluh kabupaten/kota di Sumatera dan Aceh yang mengalami banjir besar. Melalui program GISA Tanggap Darurat Bencana, sebanyak 14 personel diberangkatkan dari Jakarta menuju Sumatera Barat pada Kamis (11/12/2025) kemarin.
Di Sumatera Barat, Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, bersama Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN), Handayani Ningrum, memimpin langsung operasi lapangan. Pada Jumat (12/12/2025), keduanya dijadwalkan melakukan pengecekan ke sejumlah posko layanan, termasuk di Kantor Gubernur Sumbar dan Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
“Kami membawa perangkat teknologi sekaligus membawa harapan. Pemulihan identitas warga yang terdampak adalah prioritas kami,” ujar Hani dalam keterangan resmi yang dikutip, Jumat (12/12/2025).
Handayani Ningrum menambahkan bahwa layanan adminduk di lapangan diperkuat dengan strategi jemput bola berbasis teknologi.
“Kami menghadirkan mobile enrollment, jaringan Starlink, dan panel surya untuk memastikan layanan tetap berjalan. Ini bukan sekadar respons darurat, tapi percepatan transformasi layanan,” tutur Handayani.
Pada sore hari sebelumnya, Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar menggelar rapat koordinasi terbatas. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar, Besri Rahmad, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan teknis untuk mempercepat layanan dokumen kependudukan darurat.
“Titik-titik terdampak sudah kami petakan dan seluruh perangkat telah kami siapkan,” jelasnya.
Di tingkat kabupaten/kota, layanan serupa juga mulai dioperasikan. Kepala Dinas Dukcapil Kota Padang, Teddy Antonius, menyebutkan bahwa armada Dukcapil Mobile telah disebar ke berbagai titik pengungsian.
“Masyarakat di posko, terutama di wilayah Kuranji, dapat langsung mencetak ulang dokumen tanpa harus ke kantor,” ungkap Teddy.
Untuk mendukung layanan cepat tersebut, tim gabungan pusat dan daerah membawa 28 ribu blangko KTP-el, perangkat mobile enrollment, panel surya, jaringan Starlink, serta perlengkapan cetak seperti ribbon dan film. Jumlah blangko disesuaikan dengan prediksi kebutuhan berdasarkan rumah yang rusak atau hanyut akibat banjir.
Adapun distribusi blangko KTP-el di Sumatera Barat dialokasikan masing-masing: Kabupaten Agam 4 outer, Pesisir Selatan 2 outer, Padang Pariaman 2 outer, Solok 2 outer, Kota Padang 2 outer, Tanah Datar 1 outer, dan Kota Solok 1 outer. Setiap outer berisi 2.000 keping blangko.
Selama peninjauan berlangsung, tim Dukcapil juga membuka layanan adminduk di berbagai titik pengungsian di Padang Pariaman, Solok, Agam, serta Kota Padang. Layanan tersebut mencakup pencetakan dokumen yang hilang atau rusak, serta identifikasi jenazah menggunakan teknologi biometrik scanning guna mempermudah pencocokan data korban.
Seluruh langkah ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian Nomor 400.8.1.7/9761/SJ mengenai pelayanan adminduk di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. SE tersebut menegaskan bahwa layanan adminduk bagi warga terdampak harus dipermudah dan tidak boleh dipungut biaya, termasuk penggantian ijazah yang hilang dengan koordinasi lintas instansi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, yang meninjau langsung daerah terdampak di Sumatera Utara, menegaskan bahwa seluruh jajaran Dukcapil harus memastikan layanan tetap berjalan meski dalam situasi darurat.
“Tidak boleh ada layanan yang berhenti. Gunakan seluruh teknologi dan kerja sama lintas sektor untuk menjangkau warga terdampak,” tegas Teguh.
Ia menambahkan bahwa data kependudukan sangat penting untuk penyaluran bantuan, pemulihan sosial, dan pendataan warga. Karena itu, ia mendorong peningkatan kolaborasi dengan BPBD, Dinas Sosial, dan lembaga kemanusiaan agar semua warga terdampak tercatat dan memperoleh layanan publik secara tepat sasaran.
Editor: Redaktur TVRINews