Foto: Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi (dok. Badan Pangan Nasional)
Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta Perum Bulog menjaga kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Menurutnya, CBP tidak hanya penting dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas karena menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga, pasokan, dan akses pangan bagi masyarakat.
Arief menegaskan, pengelolaan CBP merupakan mandat yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Regulasi tersebut menempatkan CBP sebagai instrumen intervensi stabilisasi pangan yang harus selalu siap digunakan.
“CBP harus dikelola dengan hati-hati, bukan hanya soal jumlah, tetapi juga mutu. Dalam setiap penugasan, baik untuk intervensi pasar, bantuan pangan, maupun penanganan bencana, beras yang disalurkan harus layak konsumsi dan sesuai standar,” kata Arief dalam keterangan yang dikutip, Jumat, 19 September 2025.
Ia menambahkan, keberadaan Perpres 125/2022 memperkuat sinergi antara Bapanas dan Bulog. Dengan aturan itu, CBP tidak hanya dipandang sebagai stok beras, melainkan juga instrumen kebijakan untuk menstabilkan pangan, menjaga daya beli, serta mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan.
Saat ini, stok CBP nasional berada pada posisi aman, yakni 3,9 juta ton. Arief menilai kondisi ini menjadi momentum bagi Bulog untuk memperluas penyaluran beras melalui berbagai skema, baik Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), program bantuan pangan, maupun distribusi saat bencana.
Per 17 September 2025, total penyaluran CBP telah mencapai 798,8 ribu ton, terdiri atas 374,8 ribu ton untuk program SPHP, 365,5 ribu ton untuk bantuan pangan alokasi Juni–Juli, 60,1 ribu ton untuk program golongan anggaran, serta 418 ton untuk tanggap darurat.
Ke depan, pemerintah juga menyiapkan kelanjutan program bantuan pangan beras pada Oktober–November sebanyak 365,5 ribu ton bagi 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Program ini masih berpotensi diperpanjang hingga Desember sesuai hasil evaluasi pemerintah.
Editor: Redaksi TVRINews