Penulis: Galuh

---

TVRINews, Jakarta 

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. 

Saat kemunculannya pada 30 Desember 2022 kemarin, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini tentang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur sederet sektor, termasuk sektor ketenagakerjaan.

Adapun, salah satu aturan yang tertuang di dalamnya ialah pengusaha tidak bisa asal memecat karyawannya. Pengusaha dilarang untuk mengambil langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilandasi atas beberapa alasan. 

“Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja/Buruh dengan alasan mempunyai pertalian darah dan/ atau ikatan perkawinan dengan Pekerja/ Buruh lainnya di dalam satu Perusahaan," bunyi pasal 153 ayat 1 butir f dalam Perppu, yang dikutip Senin (02/01/2023).

Kemudian, pasal 153 ayat 1 ini berisi 10 butir dari a-f, memuat alasan-alasan yang dilarang dipergunakan oleh pengusaha dalam mengambil tindak PHK karyawan. Dengan begitu, pengusaha tidak bisa sembarangan mencari alasan untuk memutus kerja karyawannya.

"Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan Pengusaha wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan," bunyi ayat 2 dalam pasal 153 tersebut.

Berikut 10 alasan yang tercantum dalam pasal 153 ayat 1. Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja/Buruh dengan alasan:

1. berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

2. berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

4. menikah;

5. hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

6. mempunyai pertalian darah dan/ atau ikatan perkawinan dengan Pekerja/ Buruh lainnya di dalam satu Perusahaan;

7. mendirikan, menjadi anggota dan/ atau pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pekerja/ Buruh melakukan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan Pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

8. mengadukan Pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan Pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

9. berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan

10. dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena Hubungan Kerja yang menumt surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

---

Editor: Redaktur TVRINews