Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Aceh
Suasana pertemuan di lokasi bencana Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, berubah menjadi ruang penyampaian aspirasi antara penyintas banjir dan longsor dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) Sumatra Tito Karnavian.
Sekitar 200 penyintas tampak berkumpul sederhana, duduk beralas tikar, menyimak penjelasan Tito dan rombongan yang baru tiba di lokasi.
Di tengah pemaparan terkait proses transisi pemulihan pascabencana, sejumlah warga secara bergantian menyampaikan keluhan yang mereka rasakan sejak bencana melanda pada akhir November tahun lalu.
Keterbatasan air bersih dan hilangnya tempat tinggal menjadi persoalan utama yang dihadapi warga. Salah seorang penyintas, Mijah, mengungkapkan kesulitan tersebut secara langsung.
“Pak, tolong kalau bisa secepatnya dibuatkan sumur bor. Air bersih sudah sangat sulit di sini. Rumah kami juga banyak yang hilang,” ujar Mijah.
Keluhan serupa juga disampaikan Deri, warga lainnya yang berharap adanya perhatian pemerintah terhadap fasilitas sanitasi dan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak.
“Harapan kami akses jalan juga diperbaiki. Segala program pemulihan kampung kami mohon segera dipercepat,” kata Deri.
Sebelumnya, warga mengaku tidak menyangka pemerintah pusat akan datang langsung ke lokasi yang cukup terpencil dan sulit dijangkau. Akses menuju Desa Sekumur yang rusak akibat longsor dan lumpur sempat membuat wilayah tersebut terisolasi.
Namun, kedatangan Tito dan rombongan menjadi titik balik harapan bagi warga. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak, termasuk permintaan pembangunan hunian tetap (huntap) komunal.
“Kami tidak menyangka bisa didatangi langsung. Sekarang kondisi kami bisa dilihat langsung,” ucap Mijah.
Menanggapi hal tersebut, Tito menegaskan kehadirannya di Desa Sekumur bertujuan memastikan penyintas tidak terlalu lama berada dalam kondisi sulit pascabencana.
Ia juga menyerap langsung berbagai aspirasi warga, terutama terkait kebutuhan air bersih dan pembangunan hunian tetap.
Menurut Tito, mayoritas warga menginginkan pembangunan huntap secara komunal karena lokasi tempat tinggal sebelumnya berada di kawasan rawan banjir akibat luapan sungai.
Pemerintah, kata dia, akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak.
Editor: Redaksi TVRINews