Foto: Kementerian Sosial
Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Kemensos siagakan petugas, jaga bansos, dan antisipasi dampak krisis global
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menginstruksikan seluruh jajarannya untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat selama libur Idulfitri 2026.
Ia menegaskan, libur Lebaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya layanan sosial, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Libur boleh berjalan, tetapi pelayanan tidak boleh berhenti. Seluruh pejabat eselon I dan II harus memastikan unit kerja tetap siaga, jalur komunikasi aktif, dan keputusan bisa diambil cepat,” ujar Gus Ipul dilansir dari laman resmi Kemensos, Kamis, 19 Januari 2026.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, serta jajaran pejabat Kemensos lainnya.
Gus Ipul menekankan pentingnya kehadiran negara di tengah masyarakat, terutama bagi kelompok yang belum sepenuhnya merasakan kebahagiaan Lebaran.
Menurutnya, momentum hari raya harus menjadi pengingat bahwa Kementerian Sosial tetap hadir untuk masyarakat rentan.
Untuk itu, ia meminta penguatan kesiapsiagaan melalui penyiapan petugas piket serta pengecekan ulang kesiapan personel dan dukungan operasional di seluruh unit layanan.
Fokus layanan diarahkan kepada kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, anak-anak rentan, masyarakat miskin ekstrem, korban bencana, hingga warga terlantar.
Selain itu, Kemensos juga diminta mengantisipasi potensi kedaruratan sosial selama libur Lebaran, termasuk kemungkinan bencana, kecelakaan, hingga gangguan mobilitas masyarakat.
Gus Ipul mengingatkan agar ketersediaan logistik bantuan, buffer stock, serta kecepatan distribusi terus dipastikan dalam kondisi optimal.
Layanan darurat seperti command center, call center, hingga kanal media sosial juga diminta tetap aktif selama 24 jam untuk menerima aduan dan laporan masyarakat.
Di sisi lain, ia menegaskan penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan masyarakat tidak boleh terganggu oleh libur panjang.
“Pastikan hak keluarga penerima manfaat tidak tertunda karena kendala birokrasi,” tegasnya.
Kemensos juga diminta tetap melanjutkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna menjaga akurasi data penerima bantuan.
Gus Ipul turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas selama libur Lebaran, termasuk larangan penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi seperti mudik, kecuali untuk tugas resmi.
Lebih lanjut, ia menyoroti potensi dampak konflik di Timur Tengah terhadap kondisi sosial ekonomi di Indonesia, seperti inflasi dan penurunan daya beli masyarakat.
Menurutnya, situasi tersebut berisiko meningkatkan kerentanan kelompok masyarakat pada desil bawah, sehingga diperlukan kesiapan data dan penguatan program bantuan sosial, termasuk opsi penambahan bantuan dan perluasan penerima sementara.
Selain itu, ia mendorong efisiensi anggaran melalui refocusing belanja operasional, seperti pengurangan perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta belanja alat tulis kantor.
Penghematan tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk penguatan sistem data dan monitoring program agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Gus Ipul juga meminta penerapan skema kerja fleksibel seperti work from home (WFH) tetap diiringi dengan koordinasi yang optimal serta percepatan digitalisasi dan birokrasi tanpa kertas.
Di akhir arahannya, ia menekankan pentingnya penyederhanaan program dengan menghindari tumpang tindih kegiatan antar satuan kerja.
“Gabungkan program yang serupa dan pastikan setiap kegiatan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Redaksi TVRINews