Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno (TVRINews/HO-Kemenko PMK)
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa integrasi data lintas kementerian dan lembaga merupakan fondasi utama untuk mewujudkan kebijakan pembangunan manusia yang presisi dan efektif.
Hal itu disampaikan Pratikno saat menjadi pembicara kunci dalam Workshop Pemeriksaan Terinci Tematik Nasional Pembangunan Manusia Semester II Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.
Menurutnya, koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan data masih menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi.
"Kuncinya adalah data. Kami sangat aware tentang pentingnya sinkronisasi dan integrasi data. Tapi itu pekerjaan yang sangat sulit di pemerintahan kita sampai sekarang ini," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima TVRINews, dikutip Jumat, 24 Oktober 2025.
Pratikno mencontohkan, berbagai program strategis nasional seperti penanggulangan tuberkulosis (TB), percepatan penurunan stunting, hingga penanganan kebencanaan sangat bergantung pada ketersediaan dan keterpaduan data. Tanpa integrasi data yang baik, efektivitas kebijakan sulit tercapai.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kemajuan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) kini memberi peluang besar bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola data dan analisis kebijakan.
"Dengan bantuan teknologi digital, machine learning, dan artificial intelligence, data bisa sangat mempermudah kita. Masalah paling fundamental tetap integrasi data," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK juga menyoroti pentingnya peran BPK dalam mengawal efektivitas kebijakan pemerintah melalui penguatan sistem data lintas sektor. Menurutnya, kebijakan presisi (precision policy) hanya dapat dirancang jika berbasis pada data yang valid, terhubung, dan terverifikasi.
"BPK bisa mengawal integrasi data, itu urusan efektivitas. Kami berjuang mewujudkan precision policy. Misalnya, dalam isu stunting, data agregat tidak cukup. Kita perlu menghubungkan antara data anak stunting dan alokasi anggaran agar intervensinya tepat sasaran," jelasnya.
Kemudian Pratikno menambahkan, tantangan utama dalam pembangunan manusia saat ini bukan hanya soal anggaran, melainkan soal ketepatan intervensi yang berbasis data akurat.
"Apakah ada exclusion error atau inclusion error? Apakah intervensinya presisi atau tidak? Semua kembali ke satu kata kunci: integrasi data," tegasnya.
Ia menutup paparannya dengan mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi lintas lembaga untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu.
"Integrasi data adalah totok nadi, tombol, dan saklar bagi kita untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas dan menyelesaikan masalah pembangunan manusia yang kompleks," ungkapnya.
Editor: Redaksi TVRINews