TVRINews, Banjarbaru
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut data awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat menunjukkan kondisi sosial ekonomi siswa yang tergolong sangat rentan.
Menurutnya, mayoritas peserta didik berasal dari keluarga miskin ekstrem dengan penghasilan tidak tetap dan akses pendidikan yang terbatas.
Ia menegaskan hingga Oktober 2025, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota. Program ini menampung 15.954 siswa dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
“Sebanyak 60 persen orang tua siswa bekerja sebagai buruh harian lepas, buruh tani, buruh nelayan, kuli bangunan, pemulung, hingga tukang ojek,” kata Gus Ipul dalam peresmian 166 Sekolah Rakyat dalam 34 Provinsi di Banjarbaru, Senin, 12 Januari 2026.
Ia menjelaskan 67 persen keluarga siswa memiliki penghasilan di bawah Rp1 juta per bulan, sementara 65 persen menanggung anggota keluarga lebih dari empat orang.
Kondisi tersebut memperlihatkan tekanan ekonomi berat yang dihadapi keluarga siswa sebelum anak-anak mereka masuk Sekolah Rakyat.
Selain faktor ekonomi, data sosial menunjukkan persoalan akses pendidikan yang serius. Tercatat 454 siswa sebelumnya tidak pernah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Sementara 298 siswa lainnya merupakan anak putus sekolah atau tidak lulus jenjang pendidikan sebelumnya. Sebagian dari mereka bahkan sudah bekerja sejak usia dini.
“Kami juga menemukan anak-anak yang berasal dari keluarga orang tua tunggal dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ini realitas sosial yang selama ini luput dari perhatian,” ujar Gus Ipul.
Ia menegaskan proses seleksi siswa dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama pendamping sosial, dinas sosial daerah, dan Badan Pusat Statistik. Data tersebut kemudian mendapat persetujuan pemerintah daerah sebelum siswa ditetapkan sebagai peserta Sekolah Rakyat.
“Tidak ada titipan. Tidak ada sogok menyogok. Arahan Presiden jelas, Sekolah Rakyat hanya untuk mereka yang benar-benar membutuhkan,” ucap Gus Ipul.
Enam bulan berjalan, pemerintah mulai melihat perubahan berbasis data. Indikator kesehatan siswa menunjukkan peningkatan berat dan tinggi badan, kebugaran membaik, serta penurunan kasus anemia.
Gus Ipul menilai dampak ini didukung oleh pemenuhan gizi tiga kali makan dan dua kali camilan setiap hari, serta pemeriksaan kesehatan rutin. Di bidang akademik, sejumlah siswa yang sebelumnya belum bisa membaca kini mulai menunjukkan kemajuan signifikan.
Pemerintah juga memetakan potensi siswa melalui tes talenta berbasis teknologi untuk menyesuaikan kurikulum dengan kemampuan masing-masing anak.
“Data ini menguatkan keyakinan kami bahwa intervensi pendidikan yang terintegrasi dengan perlindungan sosial dapat memulihkan harapan keluarga miskin,” tutur Gus Ipul.
Pemerintah memastikan Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri. Selain pendidikan, keluarga siswa juga mendapatkan bantuan sosial, jaminan kesehatan nasional, perbaikan rumah tidak layak huni, serta akses program pemberdayaan ekonomi melalui koperasi.
Pendekatan berbasis data ini menjadi fondasi Sekolah Rakyat sebagai kebijakan sosial jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
