Penulis: Krisafika Taraisya Subagio

---

TVRINews, Jakarta

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman menegaskan kebijakan deregulasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah menjadi kunci utama peningkatan produksi pangan nasional. 

Melalui pencabutan ratusan aturan yang selama ini menghambat birokrasi, sektor pertanian kini bergerak lebih cepat, efisien, dan produktif. Hal itu disampaikan Amran dalam acara Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.

Amran mengungkapkan, sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian langsung bergerak cepat dengan memangkas aturan-aturan yang menghambat kinerja petani dan distribusi sarana produksi.

Salah satu langkah paling signifikan adalah mencabut 547 regulasi internal yang dinilai memperlambat pengambilan keputusan dan pelayanan kepada petani.

"Kami cabut 547 regulasi agar lebih fleksibel dan lebih cepat kita bergerak," ujar Amran, Jumat, 13 Februari 2026.

Selain di internal Kementerian Pertanian, deregulasi juga diperkuat melalui terbitnya 13 Peraturan Presiden (Perpres) dalam satu tahun.

Menurut Amran, jumlah ini menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah dan memberikan payung hukum kuat bagi percepatan swasembada serta hilirisasi pertanian.

Kemudian, Amran mencontohkan reformasi distribusi pupuk sebagai hasil konkret deregulasi. Sebelumnya, distribusi pupuk harus melalui proses panjang yang melibatkan 12 kementerian, 38 gubernur, 514 bupati dan wali kota, serta diatur oleh 145 regulasi. Kondisi itu kerap membuat pupuk terlambat tiba di tangan petani saat musim tanam.

Kini, mekanisme tersebut dipangkas drastis. Setelah terbit instruksi presiden, alur distribusi pupuk hanya melalui tiga pihak, yakni dari Kementerian Pertanian langsung ke Pupuk Indonesia dan kemudian ke petani.

"Sekarang dari Kementan langsung ke Pupuk Indonesia, langsung ke petani," ucapnya.

Deregulasi ini juga berdampak pada efisiensi industri pupuk nasional. Amran menyebut, setelah aturan-aturan dipangkas, biaya pupuk dapat ditekan hingga 20 persen, sementara produksinya justru meningkat sekitar 700 ribu ton tanpa tambahan biaya negara.

"Hasilnya setelah kita deregulasi permenku, permentan dan inpres, itu bisa menurunkan biaya pupuk 20%, meningkatkan umumnya 700 ribu ton, tetapi tidak menambah biaya. Kita insyaallah bangun pabrik 7 dan 5 diresmikan sebelum 2029. Nah ini hanya deregulasi," jelasnya.

---

Editor: Redaktur TVRINews