Foto: Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. (dok. Kemendagri)
Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penerapan keseimbangan antara gaya kepemimpinan birokratis dan teknokratik dalam organisasi agar kinerja lebih efektif dan inovatif.
Hal itu disampaikan Tito dalam Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, 17 September 2025 malam.
Menurut Tito, kepemimpinan birokratis menekankan hierarki, peraturan, kewenangan, dan kewajiban pemegang jabatan.
Sementara kepemimpinan teknokratik, kata Tito, mengutamakan keahlian teknis, penggunaan teknologi yang efektif, serta inovasi kebijakan. Kedua gaya ini dinilai saling melengkapi, tergantung tantangan dan situasi yang dihadapi organisasi.
“Sekarang apakah harus kita teknokratis penuh? Kalau pendapat saya tidak. Sangat bergantung dari tantangan yang ada, situasi yang dihadapi oleh organisasi,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 September 2025.
Tito menambahkan, gaya kepemimpinan teknokratik menghadapi tantangan seiring perkembangan teknologi informasi, seperti yang diprediksi Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave.
Ia menjelaskan teknologi telah mendorong transformasi pelayanan publik yang cepat, efektif, dan efisien, misalnya melalui penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Badung, Gianyar, Banyuwangi, Sumedang, dan Kota Makassar.
“Ini adalah model pergeseran dari gaya birokrasi ke teknokrasi. Banyak daerah juga sedang mengembangkan e-government untuk meningkatkan pelayanan publik,” ujar Tito.
Ia menekankan, organisasi yang hanya mengadopsi salah satu gaya kepemimpinan secara menyeluruh cenderung kurang optimal.
"Kombinasi kedua gaya diperlukan agar aturan tetap dipatuhi, namun inovasi tetap dapat tumbuh, terutama dalam layanan publik dan sektor pemerintahan yang terus berubah," pungkasnya.
Editor: Redaksi TVRINews