dok. KemenLH
Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menghadapi potensi peningkatan karhutla seiring proyeksi musim kemarau yang lebih kering serta indikasi fenomena El Nino.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pengendalian karhutla harus mengedepankan langkah pencegahan yang terencana dan terintegrasi.
“Kita harus bertindak cepat, sistematis, dan tanpa kompromi, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat, lingkungan, dan masa depan bangsa,”ujar Hanif dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 April 2026.
Berdasarkan data terbaru, jumlah titik panas pada awal 2026 mencapai 3.609 atau meningkat tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Luas lahan terbakar hingga Februari 2026 juga melonjak signifikan hingga lebih dari 32 ribu hektare, dengan wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi yang paling terdampak.
Untuk merespons kondisi tersebut, Satgas yang dibentuk terdiri atas tim pendamping, sekretariat, dan klarifikasi. Tim ini bertugas memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan upaya pencegahan serta penanganan karhutla berjalan efektif hingga tingkat lapangan.
Salah satu fokus utama Satgas adalah memperkuat respons dini terhadap kebakaran melalui pembentukan posko pengendalian di wilayah rawan hingga tingkat desa. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan pemerintah daerah dan pelaku usaha juga menjadi perhatian utama.
KLH/BPLH turut mendorong penguatan infrastruktur pengendalian karhutla, terutama di kawasan gambut. Langkah yang dilakukan meliputi perbaikan tata kelola air, pembangunan sekat kanal, serta penyediaan sumber air seperti sumur bor dan embung. Upaya ini dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah, dunia usaha, serta aparat keamanan.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 akan berlangsung lebih panjang dan kering, dengan potensi El Nino lemah hingga moderat. Kondisi ini diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di wilayah rawan seperti Riau dan Kalimantan Barat.
Menteri Hanif menegaskan, pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat menjadi kunci dalam menekan risiko kebakaran.
Melalui pembentukan Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026, pemerintah berharap langkah pencegahan dapat dilakukan lebih sistematis dan respons terhadap kejadian kebakaran menjadi lebih cepat, sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan perekonomian dapat diminimalkan.
Editor: Redaksi TVRINews