Penulis: Alfin

---

TVRINews, Jakarta

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat tata kelola sampah serta membangun sistem peringatan dini banjir yang canggih dan terintegrasi. Pernyataan ini disampaikan merespons peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang potensi musim hujan ekstrem 2025–2026, serta krisis sampah yang memperparah banjir di berbagai wilayah, termasuk Bali.

“Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya. Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional,” ujar Jamaludin Malik, Rabu, 17 September 2025.

Banjir Ekstrem dan Ancaman Lingkungan
BMKG memproyeksikan dua gelombang puncak musim hujan ekstrem. Gelombang pertama diprediksi terjadi pada November–Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan. Gelombang kedua menyusul pada Januari–Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dalam situasi ekstrem, hujan dengan intensitas sebulan bisa turun dalam satu hari.

Jamaludin menilai dampak banjir tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga mengganggu ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Di Bali, timbunan sampah di sungai dan pantai telah menimbulkan kerusakan lingkungan, merugikan sektor pariwisata, dan bahkan menyebabkan korban jiwa.

“Pemerintah harus mendorong integrasi data BMKG, BPBD, dan KLH untuk memperkuat early warning system. Di sisi lain, tata kelola sampah berbasis teknologi dan ekonomi sirkular perlu jadi prioritas APBN 2026, agar adaptasi perubahan iklim tidak hanya jargon, tetapi melindungi masyarakat dan perekonomian nasional,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II ini.

Belajar dari Nusakambangan: Zero Sampah Bukan Mustahil
Jamaludin mencontohkan keberhasilan pengelolaan sampah di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. Melalui penggunaan mesin insinerator, pulau yang sebelumnya mengalami darurat sampah itu kini berhasil mencapai status zero waste. Keberhasilan ini didorong oleh kerja sama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan dukungan pemerintah daerah.

“Bahkan, pemerintah Kabupaten Cilacap berencana mengirim sampah ke Nusakambangan untuk dikelola. Ini bukti bahwa pengelolaan sampah yang baik bisa dicapai dengan sistem yang benar,” jelasnya.

Dorongan Investasi dan Alokasi APBN 2026
Selain meminta peningkatan sistem peringatan dan tata kelola sampah, Jamaludin juga mendorong percepatan investasi di sektor pengelolaan sampah, seperti bank sampah digital, teknologi daur ulang, dan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta menurutnya sangat penting untuk menciptakan pembiayaan yang berkelanjutan dan menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Ketahanan lingkungan adalah bagian dari ketahanan nasional. Kita tidak bisa terus-menerus merespons bencana dengan pola reaktif. DPR RI akan mengawal agar APBN 2026 benar-benar mengalokasikan dana memadai untuk mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk tata kelola sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan,” tutup Jamaludin Malik.

---

Editor: Redaktur TVRINews