Penulis: Ridho Dwi Putranto

---

TVRINews, Tangerang 

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya untuk melindungi jemaah haji dari dampak fluktuasi ekonomi global.

Presiden memberikan instruksi tegas agar kenaikan harga avtur dunia tidak dibebankan kepada biaya perjalanan jemaah haji tahun 1447 H/2026 M.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan hal tersebut saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Jumat, 10 April 2026 malam.

Dahnil menjelaskan bahwa gejolak geopolitik yang tengah terjadi di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) di tingkat global.

Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa biaya operasional penerbangan yang membengkak tersebut akan dicarikan jalan keluar melalui pos anggaran lain.

"Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami pastikan bahwa dinamika kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah akan mencari solusi fiskal dan melakukan penyesuaian kembali agar beban negara juga tidak terlalu berat," ujar Dahnil dalam keterangan yang diterima, Sabtu, 11 April 2026.

Logistik di Tanah Suci Aman

Selain persoalan biaya penerbangan, Wamenhaj juga memberikan jaminan terkait kebutuhan pokok jemaah selama menjalankan ibadah. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan mitigasi bersama Kantor Urusan Haji (KUH) untuk memastikan ketersediaan logistik.

"Kami sudah melakukan mitigasi bersama KUH dan memastikan stok serta kontrak logistik jemaah aman untuk tiga bulan ke depan. Jadi, jemaah tidak perlu khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan pokok selama menjalankan ibadah," lanjutnya.

Antisipasi Eskalasi Geopolitik

Pemerintah saat ini terus memantau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah. Stabilitas kawasan menjadi faktor krusial agar seluruh tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan sesuai jadwal, terutama terkait aspek keamanan dan jalur distribusi logistik.

Penutupan Rakernas ini sekaligus menjadi tahap finalisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sebelum pemberangkatan perdana jemaah haji Indonesia yang dijadwalkan pada 22 April 2026 mendatang.

Wamenhaj menginstruksikan seluruh jajaran kementerian untuk bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi para tamu Allah, termasuk dalam menghadapi berbagai skenario di lapangan.

"Harapan kita tentu dinamika geopolitik ini tidak eskalatif. Namun, secara sistem, kita sudah siap dengan segala skenario terburuk agar jemaah tetap bisa beribadah dengan aman dan nyaman," pungkasnya.

---

Editor: Redaksi TVRINews