Penulis: Ricardo Julio

---

TVRINews, Jakarta

Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sidang Paripurna ke-6 yang digelar hari ini, Senin 5 Mei 2025 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi perjalanan pemerintahan selama enam bulan pertama. 

Kepala negara menyebutkan bahwa sidang ini menjadi tonggak refleksi atas kinerja yang telah dicapai sejauh ini, untuk menilai apakah hasil yang didapat sudah memuaskan, cukup memuaskan, atau bahkan kurang memuaskan.

"Kalau kita lihat secara objektif saya mau katakan bahwa dalam 6 bulan kita memerintah kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa," ucap Presiden Prabowo. 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara mengungkapkan bahwa selama enam bulan pemerintahan, berbagai pencapaian signifikan telah diraih. Pemerintah berhasil mengambil langkah-langkah fundamental yang memperkuat pondasi kebangkitan bangsa. 

"Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru, kebijakan-kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat kita. Hal-hal ini kita lakukan dalam waktu yang cukup singkat yang tidak di perkiraan bahwa kita mampu mencapai itu dalam waktu yang singkat," ungkap Prabowo. 

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa meski kebijakan-kebijakan tersebut diterbitkan dalam waktu yang relatif singkat, Pemerintah berhasil menyelesaikan berbagai kebijakan dengan baik. 

"Setiap kebijakan memerlukan berbagai produk hukum seperti Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Pemerintah (PP), Instruksi Presiden (Inpres), hingga surat edaran. Ini semua merupakan bagian dari upaya untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik," jelasnya. 

Namun, lanjut Prabowo bahwa dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan, penting untuk bersikap objektif. Pasalnya hal itu perlu dilakukan guna menentujan arah kebijakan sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat dan tujuan bangsa.

"Saya ingin kita menilai secara objektif menilai diri kita, kalau kita tidak objektif kita bisa masuk jebakan bahwa kita menganggap diri kita sudah mampu padahal kita tidak mampu. Kita sudah melihat bahwa arah kebijakan kita benar padahal tidak benar. Saya ingatkan agar kita sadar bahwa pemerintahan sebuah republik apalagi republik sebesar kita, Republik yang mewadahi dan menaungi 280 juta lebih manusia," paparnya. 

Lebih jauh, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah perlu menyadari bahwa di negara sebesar Indonesia yang memiliki lebih dari 280 juta penduduk, tidak dapat dijalankan sembarangan. 

Kepala Negara turut mengibaratkan bahwa pemerintahan ini ibarat pendulum, di mana pergerakan kecil di tingkat atas dapat memiliki dampak besar bagi rakyat di bawah. Keputusan yang keliru di tingkat atas bisa berakibat sangat besar bagi kehidupan masyarakat luas.

"Tidak bisa sembarangan, bisa diibaratkan sebuah pendulum, diatas bergerak sedikit tapi pendulum yang dibawah bergeraknya sangan lebar. Keputusan yang keliru diatas akibatnya tidak mudah bagi mereka yang paling dibawah," tandasnya.

Baca Juga: Presiden: Serapan Beras Pemerintah Tertinggi Sepanjang Sejarah

---

Editor: Redaktur TVRINews