Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk merealisasikan program sekolah swasta gratis. Total dana yang digelontorkan mencapai Rp253,6 miliar dan akan disalurkan ke 103 sekolah swasta terpilih.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan program ini difokuskan untuk memperluas akses pendidikan, terutama di wilayah yang belum terjangkau sekolah negeri.
“Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp253,6 miliar untuk mendukung 103 sekolah swasta yang akan digratiskan,” ujar Nahdiana dalam keterangan yang dikutip, Senin, 20 April 2026.
Ia menegaskan, penentuan sekolah penerima tidak dilakukan secara sembarangan. Pemprov DKI menerapkan sejumlah kriteria ketat agar program tepat sasaran, salah satunya memprioritaskan wilayah yang minim fasilitas sekolah negeri.
“Prioritas kami adalah sekolah swasta yang berada di kelurahan tanpa sekolah negeri, sehingga kehadirannya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Selain faktor lokasi, sekolah calon penerima wajib memenuhi persyaratan administratif. Mulai dari memiliki izin operasional, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), hingga konsisten melaporkan data ke sistem pendidikan nasional sesuai kondisi sebenarnya.
Tak hanya itu, sekolah juga harus telah terakreditasi dan tercatat sebagai penerima bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat selama tiga tahun berturut-turut.
“Sekolah harus punya rekam jejak yang jelas, termasuk akreditasi dan penerimaan BOS secara berkelanjutan,” tambah Nahdiana.
Dalam pelaksanaannya, sekolah penerima program diwajibkan menjalankan kegiatan belajar mengajar secara utuh tanpa kelas terputus di setiap jenjang pendidikan.
“Untuk SD harus lengkap dari kelas 1 sampai 6, SMP kelas 7 sampai 9, dan SMA atau SMK kelas 10 sampai 12. Ini penting agar layanan pendidikan berjalan optimal,” tegasnya.
Melalui program ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat.
“Ini menjadi salah satu solusi untuk pemerataan akses pendidikan dan meringankan biaya yang selama ini menjadi kendala bagi sebagian warga,” pungkas Nahdiana.
Editor: Redaktur TVRINews