Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar (TVRINews/HO-Kemenko PM)
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada masyarakat miskin, tetapi juga harus secara serius mencegah kelompok rentan dan kelas menengah agar tidak turun kelas di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks.
Menko PM menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan mendasar, ditandai dengan menurunnya jumlah kelas menengah dan meningkatnya kelompok rentan miskin.
Kondisi ini menunjukkan struktur kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya kokoh menghadapi tekanan biaya hidup, ketidakpastian pasar kerja, serta kenaikan biaya pendidikan dan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Peran Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu, 4 Maret 2026.
"Padahal pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh konsumsi kelas menengah yang selama ini menjadi motor utama permintaan domestik dan stabilitas ekonomi kita. Oleh karena itu, kebijakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus membantu yang miskin tetapi kita harus terus bergerak mencegah kelompok rentan dan kelas menengah supaya tidak turun kelas," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Rabu, 4 Maret 2026.
Kemudian, Menko PM juga mengingatkan pentingnya menjadikan indikator kemiskinan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Pengabaian terhadap indikator tersebut berisiko membuat kebijakan dan alokasi anggaran tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan serta memperlebar ketimpangan.
Pemerintah telah menetapkan target ambisius dan terukur, yaitu kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dan tingkat kemiskinan nasional maksimal 5 persen pada 2029. Target ini hanya dapat dicapai melalui sinergi kebijakan yang tepat sasaran dan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Lebih lanjut, Menko PM menegaskan bahwa pemerintah kini memasuki paradigma baru pembangunan kesejahteraan, dari pendekatan yang semata berorientasi pada perlindungan sosial menuju pemberdayaan masyarakat.
"Bantuan sosial hanyalah bantalan sementara, jaminan sosial menjadi jaring pengaman. Namun bila kita ingin masyarakat terus naik kelas dan bermartabat, maka pemberdayaan masyarakat adalah kuncinya. Dengan paradigma ini masyarakat tidak hanya menerima bantuan tetapi kita dorong menjadi pelaku pembangunan," ucapnya.
Pendekatan ini tidak hanya melindungi kelompok miskin, tetapi juga memperkuat daya tahan kelompok rentan dan kelas menengah agar tetap produktif dan memiliki akses terhadap peluang ekonomi.
Sebagai implementasi konkret, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat telah menyiapkan paket kebijakan pemberdayaan masyarakat sebagai pilot project nasional, yang dirancang untuk memperkuat pendapatan, mengurangi beban biaya hidup, dan memperluas akses usaha.
Di antaranya, program Miskin Ekstrem Pasti Kerja melalui pelatihan singkat dan penempatan kerja langsung bagi kelompok rentan, pembangunan 10.000 hunian pekerja guna menekan beban biaya hidup tenaga kerja serta penghapusan piutang iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin agar akses layanan kesehatan tidak terhambat.
Paket kebijakan selanjutnya adalah program SMK Go Global dengan menyiapkan SDM berdaya saing internasional, program Pasar 1.001 Malam dengan membuka ruang usaha strategis bagi UMKM agar dapat berkembang dan terhubung dengan pasar, reformasi agraria melalui tanah objek reforma agraria untuk memperluas akses lahan produktif serta pemulihan dan percepatan penanganan pascabencana di Sumatera.
Menko PM menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut bertujuan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat secara menyeluruh, dari hulu penghapusan kemiskinan ekstrem hingga hilir pemberdayaan ekonomi produktif.
"Saya berharap Rakorda ini menjadi momentum konsolidasi kita secara nasional agar langkah-langkah pemerintah pusat dan daerah betul-betul efektif. Menyatukan langkah pusat agar akselerasi penanggulangan kemiskinan terukur dan sustain," ungkapnya.
Editor: Redaksi TVRINews