Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Jakarta
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi masih tergolong tinggi. Hal tersebut tercermin dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan mayoritas publik meyakini pemerintah mampu menuntaskan sejumlah kasus korupsi besar yang tengah diproses aparat penegak hukum.
Survei ini dilakukan pada 15 hingga 21 Januari 2026 dengan melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia. Selain mengukur persepsi publik terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto, survei juga menyoroti pandangan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan penanganan kasus-kasus strategis nasional.
Pendiri dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bahwa perhatian masyarakat terhadap isu hukum masih belum merata, namun optimisme terhadap penegakan hukum tetap terlihat.
“Secara umum, awareness warga terhadap isu-isu hukum memang masih di bawah 50 persen,” ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil survei, Minggu, 8 Februari 2026
Dalam survei tersebut, responden diminta menilai pemahaman mereka terhadap tiga kasus korupsi utama, yakni dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan kasus tata kelola minyak dan gas bumi yang ditangani Kejaksaan Agung, serta dugaan korupsi kuota haji 2024 yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
Untuk kasus pengadaan Chromebook, sebanyak 43,8 persen responden mengaku mengikuti perkembangannya. Dari jumlah tersebut, 67,4 persen menyatakan percaya Kejaksaan Agung mampu menyelesaikan perkara hingga tuntas.
“Sementara untuk kasus tata kelola migas, sekitar 44,5 persen responden mengetahui kasus ini, dan mayoritas dari mereka percaya Kejaksaan Agung dapat menindak pihak-pihak yang terlibat,” kata Burhanuddin.
Ia juga menambahkan, keyakinan publik terhadap dugaan keterlibatan Riza Chalid dalam kasus tersebut tergolong tinggi. “Sekitar 75,9 persen responden yang mengetahui kasus ini percaya bahwa Riza Chalid memang tersangkut dalam perkara tersebut,” ujarnya.
Adapun pada kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, tingkat perhatian publik tercatat paling besar. Sebanyak 53,8 persen responden mengetahui isu tersebut, dan mayoritas meyakini adanya indikasi tindak pidana korupsi.
“Ketika ditanya apakah ada indikasi korupsi dalam kasus kuota haji, sekitar 82 persen responden menyatakan percaya,” tutur Burhanuddin.
Editor: Redaktur TVRINews