Foto: Dok. Kementerian ESDM
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam menjaga kedaulatan energi nasional. Hal itu disampaikan saat melantik Ketua dan Anggota Komite BPH Migas di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 10 November 2025.
Dalam arahannya, Bahlil menyoroti dua fokus utama yang harus menjadi perhatian BPH Migas, yakni pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan penetapan tarif pengangkutan gas melalui pipa (toll fee).
Ia meminta agar lembaga tersebut mampu melakukan efisiensi, terutama pada struktur biaya pengangkutan gas yang dinilai masih tinggi.
"Salah satu penyebab harga gas kita mahal adalah toll fee yang terlalu tinggi. Saya minta BPH Migas melakukan efisiensi agar bisa menekan biaya itu," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman Kementerian ESDM, Senin, 10 November 2025.
Lebih lanjut, Bahlil meminta BPH Migas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya pengangkutan gas, terutama proyek-proyek yang sudah mencapai titik break even point (BEP). Menurutnya, jika investasi sudah balik modal, tarif tidak perlu lagi dipertahankan tinggi.
"Setelah hitung kembali yang sudah BEP, jangan lagi dibuat mahal-mahal. Yang sudah bagus silakan dijalankan, yang belum harus diperbaiki," tegasnya.
Kemudian, Bahlil menyebut penurunan toll fee akan memberi dampak positif bagi sektor industri. Tarif gas yang lebih efisien akan mendorong pertumbuhan investasi, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta memperkuat ketahanan energi nasional melalui percepatan hilirisasi.
Selain itu, Bahlil juga mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan BBM menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
"Kita harus membentuk tim yang solid agar tidak ada kendala pasokan BBM, terutama di wilayah 3T. Masyarakat di sana harus mendapat pelayanan energi yang adil seperti di Jawa," ungkapnya.
Editor: Redaktur TVRINews