Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews – Aceh
Pembangunan 12 infrastruktur tambahan dipercepat guna memulihkan jalur logistik dan ekonomi pada awal 2026.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengonfirmasi penyelesaian pembangunan enam jembatan bailey di Provinsi Aceh hingga Sabtu 27 Desember 2025.
Langkah ini diambil sebagai upaya darurat untuk memulihkan konektivitas darat di wilayah yang sebelumnya lumpuh akibat terjangan banjir dan tanah longsor.
Berdasarkan data teknis, proyek pemulihan ini mencakup lima titik strategis di Kabupaten Bireuen dan satu titik di Kabupaten Bener Meriah.
Di Bireuen, infrastruktur yang kini telah beroperasi penuh meliputi Jembatan Teupin Mane, Teupin Reudeup, Jeumpa/Cot Bada, serta Matang Bangka.
Sementara itu, Jembatan Kutablang yang menghubungkan jalur utama Bireuen-Lhokseumawe tercatat telah mencapai progres konstruksi sebesar 98 persen.
Di wilayah Bener Meriah, akses vital melalui Jembatan Weh Pase yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara juga telah rampung 100 persen.
Keberadaan jembatan-jembatan ini dinilai krusial karena berada di jalur utama yang mengintegrasikan pusat-pusat ekonomi di pesisir utara dan wilayah pegunungan Aceh.
*Percepatan Akses Logistik*
Meski enam titik utama telah tersambung, fokus pemerintah kini beralih pada percepatan pembangunan 12 jembatan bailey lainnya yang tersebar di beberapa kabupaten terdampak, termasuk Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Lhokseumawe.
Beberapa proyek prioritas di antaranya adalah Jembatan Beutong Ateuh dan Panton Nisam, yang menjadi urat nadi distribusi logistik bagi warga setempat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa normalisasi akses darat merupakan prioritas utama dalam fase transisi darurat ke pemulihan.
Pembukaan jalan ini diharapkan tidak hanya melancarkan mobilitas warga, tetapi juga memfasilitasi pengiriman alat berat serta bantuan kemanusiaan ke pelosok daerah.
"Diharapkan arus orang, barang, alat berat, dan logistik dapat berjalan lancar, sehingga proses pemulihan pada awal tahun dapat berlangsung lebih cepat dan signifikan," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangan resminya.
Pemerintah menargetkan seluruh infrastruktur darurat ini dapat berfungsi optimal sebelum memasuki tahun 2026. Dengan pulihnya aksesibilitas transportasi, diharapkan stabilitas ekonomi lokal dan aktivitas sosial masyarakat di Aceh dapat segera kembali normal pascabencana.
Editor: Redaktur TVRINews