Penulis: Krisafika Taraisya Subagio

---

TVRINews, Jakarta

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi tidak boleh hanya mengejar investasi, tetapi harus memastikan masyarakat tetap menjadi aktor utama pembangunan.

Hal itu diwujudkan melalui skema Trans Gotong Royong yang diterapkan di Kawasan Transmigrasi Batam, Rempang, dan Galang (Barelang).

Lewat skema tersebut, pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp369 miliar dari total kebutuhan pembangunan dua satuan permukiman transmigrasi tahun 2025 yang mencapai Rp490 miliar.

"Melalui kolaborasi lintas kementerian, APBN tidak bekerja sendiri-sendiri. Setiap Rp1 uang negara harus mampu menghasilkan dampak yang berlipat," ujar Iftitah dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Sabtu, 7 Februari 2026.

Kemudian ia menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan kawasan transmigrasi harus dilakukan secara sinergis antar kementerian dan lembaga.

Dengan pendekatan itu, Kementerian Transmigrasi hanya perlu menanggung sekitar 24,75 persen dari total kebutuhan anggaran atau sebesar Rp121,38 miliar.

Sebagian besar pembiayaan datang dari kementerian dan lembaga lain. BP Batam mengalokasikan Rp168,55 miliar untuk pembangunan 300 unit rumah serta sarana, prasarana, dan utilitas umum.

Kementerian Pekerjaan Umum menggelontorkan Rp172,60 miliar untuk pematangan lahan dan pembangunan infrastruktur permukiman. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung pembangunan kampung nelayan dengan anggaran Rp27,97 miliar.

Lebih lanjut, Iftitah menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif ini bukan semata soal efisiensi anggaran, tetapi juga untuk memastikan pembangunan kawasan transmigrasi berjalan adil dan inklusif, khususnya di kawasan Rempang yang tengah menjadi sorotan.

"Arahan Presiden jelas, kita harus mencari win-win solution di Pulau Rempang. Prinsip kami tegas, investasi boleh masuk, tetapi rakyat harus menjadi tuan rumah pembangunan, bukan penonton apalagi korban," tegasnya.

Menurut Iftitah, skema Trans Gotong Royong dirancang agar kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi lokasi permukiman baru, tetapi juga menjadi ruang tumbuh ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dengan keterlibatan berbagai kementerian dan partisipasi masyarakat, pemerintah ingin memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas.

"Ini adalah wajah baru transmigrasi. Negara hadir secara gotong royong, anggaran lebih efisien, dan masyarakat tetap menjadi pusat pembangunan," ucapnya.

---

Editor: Redaksi TVRINews