Menko PMK: Indonesia Harus Siapkan Strategi Pengembangan AI demi Jaga Kedaulatan Bangsa.
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa Indonesia perlu menyiapkan tata kelola dan strategi pengembangan kecerdasan buatan (AI) secara serius. Bukan hanya mencetak pengguna AI yang cerdas, strategi tersebut juga harus menjamin kedaulatan bangsa di era digital.
Hal itu disampaikan Pratikno dalam sambutannya pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Baru dalam Mendukung Transformasi Digital di Indonesia”.
"Kita dalam realitanya bukan negara produsen AI. Juga, SDM kita belum kuat di layer atas, termasuk dalam kekuatan riset dan inovasi. Dalam kondisi ini, kita perlu pikirkan betul regulasi seperti apa yang harus disiapkan," kata Pratikno dalam siaran pers, dikutip Jumat 11 Juli 2025.
Menurut Pratikno, terdapat spektrum pendekatan regulasi terhadap AI, mulai dari yang ketat (strict regulatory) hingga yang lebih longgar (light regulatory). Namun, ia menegaskan bahwa strategi non-regulasi seperti literasi digital, riset, inovasi, standar dan sertifikasi, hingga kemitraan publik-swasta juga sangat krusial.
"Kami di Kemenko PMK fokus pada dua hal: education and capacity building, serta research and innovation. Kita sudah mulai berkampanye dan menyiapkan modul bijak dan cerdas ber-AI," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya literasi digital berbasis computational thinking dan critical thinking. Masyarakat perlu diajarkan menyaring informasi dari AI secara kritis agar tidak tergiring oleh algoritma yang tidak netral.
"Masyarakat kita sudah sangat pandai menggunakan AI. Dosen sudah pakai AI detector, mahasiswa mengakali AI detector. Kita kejar-kejaran bersama Kemendikdasmen menyusun kurikulum," ucapnya.
Kemudian, Pratikno mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh puas hanya menjadi pengguna cerdas AI. Lebih dari itu, AI harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat kedaulatan teknologi nasional.
"Kalau kita mengembangkan AI, kita tidak hanya ingin menjadi user yang cerdas. Kita ingin memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas dan berdaulat dalam penggunaannya," tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi ancaman dari AI global agent yang bisa menyerap data dari luar tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Dalam konteks keagamaan, misalnya, ia menyebut bahwa tokoh-tokoh agama seharusnya tetap merujuk pada sumber otoritatif, bukan sekadar jawaban dari AI.
"Ustad kita terkadang bertanya ke AI sebelum naik panggung, bukan ke Kiai. Jawabannya tergantung asupan data. AI itu tidak netral, dia bicara sesuai algoritmanya. Maka PBNU dan Muhammadiyah harus lebih produktif agar bisa menjadi rujukan," jelasnya.
Sebagai bagian dari strategi penguatan SDM di bidang AI, Pratikno memperkenalkan kerangka kerja “AI for All, for Many, for Few”:
* AI for All, untuk menciptakan pengguna AI yang bijak dari semua kalangan, mulai anak-anak hingga birokrat.
* AI for Many, untuk mencetak pengembang praktis dan meningkatkan produktivitas.
* AI for Few, untuk melahirkan pengembang tingkat lanjut, wirausahawan, dan pembuat kebijakan di bidang AI.
"Jangan sampai kita mudah disusupi AI agent dari luar. AI for All itu literasi. For Many menyiapkan SDM produktif. For Few, kita bicara policy maker, kedaulatan teknologi, dan posisi Indonesia di masa depan," ungkapnya.
FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari lintas kementerian dan lembaga, termasuk Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Vivi Yulaswati, Ketua Harian Wantiknas Ilham Habibie, serta pejabat dari Kementerian Kominfo.
Baca juga: Hotman Pastikan Nadiem Siap Diperiksa Kejagung Pekan Depan Terkait Kasus Laptop Rp9,9 Triliun
Editor: Redaksi TVRINews