Penulis: Fityan

---

TVRINews-Jakarta

Pemerintah tengah mematangkan rencana pengiriman ribuan prajurit TNI berpengalaman untuk misi kemanusiaan di Palestina melalui forum Board of Peace.

Pemerintah Indonesia mulai mengkalkulasi pengiriman kekuatan militer dalam misi perdamaian ke Jalur Gaza. Sebanyak 8.000 personel TNI disiapkan untuk mengisi pos-pos strategis di wilayah konflik tersebut, meski keputusan final masih bergantung pada dinamika perundingan internasional.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa angka tersebut muncul dalam diskusi awal menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari mendatang.

“Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan mengirim kurang lebih di angka 8.000 personel,” ujar Prasetyo saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa 10 Februari 2026.

Fokus pada Keahlian dan Pengalaman

Meski wilayah penempatan seperti Rafah sempat mencuat, Prasetyo menegaskan bahwa titik lokasi dan skema teknis pengiriman belum mencapai kesepakatan final. 

Indonesia memposisikan diri dalam keadaan siap siaga sembari menunggu konsensus dari negara-negara anggota koalisi.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menekankan bahwa Mabes TNI akan memprioritaskan prajurit yang memiliki rekam jejak pada misi internasional.

“Yang dipilih adalah satuan berpengalaman, terutama yang pernah bertugas dalam misi UNIFIL. Bukan satuan yang belum pernah bertugas di sana,” tegas Tandyo di Gedung DPR RI.

TNI menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan berapa pun jumlah prajurit yang diminta oleh negara. 

Keputusan resmi mengenai kuantitas pasukan diperkirakan akan diambil pada pekan terakhir Februari, sebelum nantinya disahkan melalui keputusan Presiden.

Diplomasi Multilateral

Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bersama tujuh negara Muslim lainnya merupakan manifestasi komitmen Jakarta dalam mendorong deeskalasi konflik dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau warga sipil di Gaza tanpa hambatan.

Terkait aspek finansial dan iuran misi, Pemerintah Indonesia masih enggan memberikan rincian lebih lanjut. Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa segala urusan kenegaraan harus melewati prosedur dan tahapan administrasi yang ketat.

Mengenai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam KTT 19 Februari, pihak Istana menyatakan bahwa Presiden telah mendapatkan undangan. 

Namun, kehadiran fisik orang nomor satu di Indonesia tersebut masih menyesuaikan dengan jadwal kepresidenan yang ada.

---

Editor: Redaktur TVRINews