TVRINews, Jakarta
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerja sama internasional dengan European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) untuk memperkuat standar mutu obat dan bahan obat di Indonesia.
Kerja sama tersebut mencakup pengembangan Farmakope Indonesia, peningkatan kapasitas laboratorium pengujian, serta harmonisasi standar mutu obat dengan ketentuan internasional. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM dan EDQM.
Penandatanganan dilakukan melalui mekanisme desk-to-desk signing oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta pada 1 Oktober 2026, kemudian oleh Direktur EDQM Petra Dörr di Strasbourg, Prancis, pada 20 Oktober 2026.
EDQM merupakan lembaga di bawah Council of Europe yang bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara European Pharmacopoeia (Ph. Eur.). Farmakope tersebut menjadi salah satu acuan internasional dalam penetapan standar mutu obat dan bahan obat.
Saat ini, European Pharmacopoeia Commission (EPC) memiliki 39 negara anggota dan Uni Eropa, serta 33 negara dan organisasi internasional berstatus observer. Di antaranya Singapura dan Malaysia, serta organisasi internasional seperti World Health Organization (WHO).
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret yang memberikan manfaat bagi pengembangan standar obat internasional sekaligus kemajuan industri farmasi nasional.
(Kepala BPOM Taruna Ikrar. [Foto: Humas BPOM])
“Kami ingin kerja sama ini menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas. Harapannya, Indonesia dapat lebih aktif berkontribusi dalam pengembangan standar obat dunia sekaligus membawa manfaat bagi kemajuan industri farmasi nasional,” kata Taruna dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu, 14 November 2026.
Kerja sama strategis yang berlaku selama lima tahun ini berfokus pada penguatan standar mutu obat dan bahan obat, dukungan pengembangan Farmakope Indonesia, pertukaran informasi teknis, serta peningkatan akses terhadap pengetahuan dan standar pengujian internasional.
Melalui kolaborasi tersebut, BPOM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas regulatori dan standardisasi nasional agar semakin selaras dengan standar internasional. Upaya ini juga ditujukan untuk mendukung ketersediaan obat yang memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari tindak lanjut kerja sama, BPOM telah melakukan kunjungan teknis ke EDQM pada 5 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, EDQM merekomendasikan agar Indonesia menjajaki keikutsertaan dalam Biological Standardisation Programme (BSP) serta berpartisipasi sebagai observer pada EPC.
Melalui peluang tersebut, Indonesia dapat terlibat dalam kegiatan ilmiah pengembangan standar farmakope, memperluas akses terhadap pengetahuan dan metode analisis berstandar internasional, serta bertukar pengalaman dengan para ahli di Eropa.
Selain itu, Indonesia berpeluang mengikuti studi kolaboratif untuk pengembangan dan validasi metode pengujian alternatif. Partisipasi sebagai observer pada EPC juga dapat memperluas keterlibatan Indonesia dalam forum standardisasi farmasi internasional.
Sejumlah negara Asia, termasuk Singapura dan Malaysia, telah memanfaatkan mekanisme tersebut untuk meningkatkan keterlibatan dalam pengembangan standar mutu obat dan bahan obat di tingkat internasional.
Selanjutnya, BPOM bersama EDQM akan menyusun plan of action (PoA) untuk menerjemahkan kesepakatan tersebut menjadi kegiatan teknis yang lebih konkret. Rencana aksi itu mencakup penguatan standar mutu obat, pengembangan metode pengujian, peningkatan kompetensi laboratorium, serta penjajakan partisipasi Indonesia dalam program standardisasi internasional.
Kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi perlindungan kesehatan masyarakat melalui sistem pengawasan mutu obat yang semakin andal. Selain itu, keselarasan standar internasional diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan daya saing industri farmasi nasional dalam memenuhi persyaratan pasar global.
Kolaborasi dengan EDQM juga melengkapi upaya BPOM dalam memperkuat sistem pengawasan obat, termasuk setelah Indonesia memperoleh pengakuan sebagai WHO-Listed Authority (WLA) untuk vaksin.
Melalui penguatan kerja sama internasional dan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan, BPOM berkomitmen meningkatkan kapasitas pengawasan obat guna memastikan masyarakat memperoleh produk yang aman, berkhasiat, dan bermutu.
