TVRINews, Jakarta
Wakil Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ervyn Young, menyatakan bahwa kebijakan dan program pemerintah terkait perbaikan akses air bersih dan sanitasi masih belum cukup kuat, terutama di wilayah pesisir.
Hal ini disampaikan dalam konteks perbandingan dengan komitmen global Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang menargetkan akses air minum dan sanitasi yang aman bagi seluruh dunia pada 2030.
Menurut Ervyn, meskipun Indonesia berkomitmen untuk mencapai SDGs 2030, target pemerintah Indonesia untuk air minum dan sanitasi aman masih sangat rendah. Saat ini, target akses air minum yang aman di Indonesia hanya 45 persen, dengan 50 persen di antaranya menggunakan jaringan perpipaan.
Sementara itu, target sanitasi aman nasional dipatok paling tinggi hanya 30 persen. Angka ini jauh di bawah standar yang diharapkan dalam SDGs, yang berkomitmen untuk mencapainya 100 persen pada tahun 2030.
Ervyn menambahkan bahwa rendahnya target ini berkonsekuensi pada lambannya pemenuhan akses air bersih dan sanitasi di masyarakat, terutama di wilayah pesisir yang selama ini memiliki kondisi yang sangat memprihatinkan.
Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak memasukkan wilayah pesisir sebagai prioritas dalam program-program perbaikan air dan sanitasi. Selama ini, pemerintah lebih mengutamakan nomenklatur wilayah seperti ‘perdesaan’, ‘perkotaan’, dan ‘terpencil’, sementara istilah ‘pesisir’ hampir tidak ditemukan dalam nomenklatur kebijakan.
“Anggaran untuk penanganan air bersih dan sanitasi masih sangat terbatas, terutama di daerah pesisir. Program dan anggaran untuk sektor WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) umumnya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang jumlahnya sangat minim. Bahkan, pada beberapa daerah, anggaran APBD untuk perbaikan akses air bersih dan sanitasi hanya sebesar kurang dari 0,6 persen,” ungkap Ervyn.
Dalam hal ini, pemerintah masih sangat mengandalkan program dan bantuan dari pihak luar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pesisir. Padahal, Ervyn menegaskan bahwa akses air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, hasil survei pendataan keluarga nelayan tradisional di 26 kabupaten/kota dan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) dan Perkumpulan INISIATIF di lima wilayah pesisir pada 2023, menunjukkan bahwa kondisi akses air minum, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan sampah di wilayah pesisir sangat memprihatinkan.
Selain itu, dampak perubahan iklim juga semakin memperburuk kondisi tersebut, dengan banyak wilayah pesisir yang mengalami kenaikan ketinggian muka air laut.
Dengan kondisi yang ada, Ervyn berharap agar pemerintah segera meningkatkan komitmennya untuk memperbaiki akses air bersih dan sanitasi, serta mengutamakan wilayah pesisir dalam kebijakan dan alokasi anggaran di masa depan.
