Dok. Kementerian PKP
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Pemerintah terus mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Hingga 16 Juli 2025, realisasi rumah subsidi KPR FLPP telah mencapai 129.773 unit, atau mengalami peningkatan sebesar 50,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat memimpin rapat koordinasi progres capaian segmentasi rumah subsidi KPR FLPP di Kantor BP Tapera, Jakarta.
"Saya tetap optimis bahwa target KPR FLPP tahun 2025 sebanyak 350.000 unit rumah bisa tercapai pada tahun ini," kata Maruarar dalam siaran pers, dikutip Kamis, 17 Juli 2025.
Ia menegaskan, KPR FLPP adalah program pro rakyat yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau.
"Dengan uang muka yang ringan dan angsuran tetap, program ini memberi kesempatan besar bagi MBR untuk memiliki rumah pertama. Inilah saatnya rakyat Indonesia punya rumah subsidi," ucapnya.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, memaparkan bahwa realisasi Semester I 2025 mencapai 120.976 unit, meningkat 44,5 persen dibandingkan Semester I 2024 yang tercatat 83.720 unit.
Sementara itu, pada Triwulan I 2025 terjadi lonjakan realisasi sebesar 1.173,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, pada Triwulan II tercatat penurunan 15,6 persen karena prioritas pengeluaran masyarakat saat momen hari raya keagamaan.
Adapun distribusi capaian realisasi per bulan sepanjang Januari hingga pertengahan Juli 2025, yakni:
* Januari: 2.633 unit
* Februari: 8.797 unit
* Maret: 42.443 unit
* April: 29.013 unit
* Mei: 14.988 unit
* Juni: 23.102 unit
* 1–16 Juli: 8.797 unit
BP Tapera juga mencatat bahwa tiga profesi MBR yang paling banyak memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah adalah buruh (36.376 orang), guru (4.265 orang), dan tenaga kesehatan masyarakat (3.921 orang).
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho serta jajaran pejabat eselon I di lingkungan Kementerian PKP.
Editor: Redaktur TVRINews