dok. BMKG
Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar Rapat Perencanaan Nasional (Rapernas) Tahun 2026 di Kantor Pusat BMKG, Jakarta, pada 2–3 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, dengan peserta hadir langsung maupun mengikuti secara daring.
Mengangkat tema “Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah yang Efektif dan Efisien untuk Meningkatkan Kualitas Layanan BMKG Guna Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas”, forum tersebut menjadi wadah strategis dalam merumuskan arah kebijakan serta perencanaan Tahun Anggaran (TA) 2027.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan bahwa semakin luasnya pemahaman terhadap tugas BMKG hingga tingkat balai dan UPT membawa konsekuensi tanggung jawab yang semakin besar. Menurutnya, seluruh satuan kerja dituntut terus berkembang seiring perubahan zaman dan dinamika iklim.
Ia menekankan pentingnya penguatan sistem diseminasi informasi yang responsif antara pusat dan daerah. Faisal mencontohkan, apabila sistem Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS) di pusat mendeteksi potensi cuaca ekstrem di suatu wilayah, peringatan harus segera diteruskan ke koordinator provinsi dan pemangku kepentingan setempat secara real-time.
Sebaliknya, informasi dari daerah juga harus cepat tersampaikan ke pusat.
Selain itu, ia mendorong optimalisasi aplikasi infoBMKG sebagai sarana penyebaran informasi publik yang lebih efektif dan luas.
Sementara itu, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, menyoroti tantangan global yang menuntut layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika semakin cepat, presisi, dan berbasis data. Di sisi lain, kebijakan fiskal nasional kini menekankan efisiensi dan prioritas anggaran secara lebih selektif.
Karena itu, ia meminta seluruh unit kerja menyusun perencanaan dan penganggaran TA 2027 secara adaptif terhadap kondisi keuangan negara. Menurutnya, sistem perencanaan perlu didesain ulang agar selaras dengan kebijakan fiskal terkini, berbeda dari pola tahun-tahun sebelumnya.
Guswanto menyebut dua fokus utama perencanaan ke depan. Pertama, penguatan layanan MKG melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas teknologi, hingga kegiatan modifikasi cuaca guna menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Kedua, penguatan tata kelola organisasi yang modern dan agile, termasuk pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel serta penguatan manajemen sumber daya manusia yang profesional.
Ia menegaskan setiap program harus berorientasi pada hasil dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan publik, dengan tetap mengedepankan prinsip value for money dalam penggunaan anggaran.
Kepala Biro Perencanaan BMKG, Haryo Seno Pranandito, menjelaskan Rapernas 2026 dilaksanakan sesuai Peraturan Kepala BMKG Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perencanaan di Lingkungan BMKG. Forum ini bertujuan merumuskan kebijakan dan program strategis TA 2027, baik di pusat maupun UPT daerah.
Hasil Rapernas nantinya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Rakorprov, Rakorwil, Rakornas, hingga Rapat Evaluasi Nasional (Revalnas). Secara teknis, agenda diisi paparan Eselon I mengenai jenjang kinerja, program prioritas, kegiatan lintas sektor, serta rekomendasi kebijakan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya.
Rapernas juga menghadirkan paparan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait arah kebijakan fiskal dan penganggaran TA 2027 guna memperkuat sensitivitas perencanaan BMKG terhadap kebutuhan nasional.
Melalui Rapernas 2026, BMKG menegaskan komitmennya menghadirkan perencanaan yang adaptif, efisien, dan berdampak nyata, sehingga layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika semakin andal serta mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Editor: Redaksi TVRINews