Penulis: Nisa Alfiani

---

TVRINews, Jakarta

Pengusaha jalan tol yang terkenal sederhana Jusuf Hamka menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemko Polhukam) pada Selasa, 13 Juni 2023.

Kedatangannya tersebut dalam rangka membahas polemik utang pemerintah yang belum dibayarkan sebesar Rp179 miliar kepada perusahaan milik Jusuf Hamka yaitu PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP).

Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD mengungkapkan pihaknya akan mengkonfrimasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai mendengarkan penjelasan Jusuf dan mempelajari dokumen terkait utang negara itu.

Baca Juga : Terindikasi TPPO 55 WNI Dipulangkan Ke Daerah Asal

"Dan sudah pernah diakui negara dengan satu perjanjian resmi, namun ketika ganti menteri itu tidak jalan. Dokumen lengkap saya pelajari, negara akui waktu zaman pak Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangannya dia," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa, 13 Juni 2023.

Mahfud menjelaskan, seiring pergantian Menteri Keuangan, kasus utang tersebut semakin molor. Hal ini disebabkan pemerintah yang mempelajari dokumen utang juga berganti seiring waktu.

"Tapi ganti orang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, tapi sampai sekarang macet," ujar Mahfud.

Berdasarkan arahan Presiden Jokowi, lanjut Mahfud, apabila rakyat, pengusaha swasta, mempunyai utang kepada negara maka harus ditagih. Oleh karena itu tim Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dibentuk.

"Oleh sebab itu saya lihat dulu dokumennya. Nanti saya kunker (kunjungan kerja) dulu ke luar daerah sampai akhir pekan, tapi minggu depan akan saya koordinasikan,” tambahnya.

Dari arahan Presiden Jokowi, Mahfud diminta untuk menangani masalah utang negara terhadap pihak swasta dan masyarakat. 

"Sejauh ini dokumennya memang negara punya utang maka sebabnya dulu pak Jokowi adakan rapat yang begini segera dibayarkan. Tapi mereka yang punya utang diburu," ujar Mahfud.

Presiden Jokowi akan memastikan dan mengkoordinasi masalah utang pemerintah ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia tidak menutup kemungkinan akan membahas masalah ini ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Saya juga komunikasi ke Kemenkeu untuk ketahui posisinya dan pandangannya seperti apa. Karena ini tiba-tiba muncul. Maka saya tanya pandangannya, saya mulai stafnya dulu, dan nanti saya akan ketemu dengan Menteri Keuangan," tutur Mahfud.

Baca Juga : 3 Tersangka Aktivis KNPB yang Bentuk Pengurus di Wilayah Tambrauw Terancam Hukuman 20 Tahun.

---

Editor: Redaktur TVRINews