Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jumat (17/10/2025). (dok. TVRINews/Nisa Alfiani)
Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam rangka memantau penyerapan anggaran yang dinilai masih rendah menjelang akhir tahun.
Dalam kunjungan yang disebutnya sebagai "safari anggaran" ini, Purbaya menegaskan pentingnya percepatan belanja negara demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal keempat.
"Terima kasih Pak Menteri. Jadi saya ke sini, safari anggaran lah kira-kira gitu, untuk memastikan anggaran yang ada dibelanjakan dengan baik," ujar Menteri Keuangan Purbaya di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).
Menkeu mengatakan bahwa Per September 2025, serapan anggaran Kementerian PU baru mencapai sekitar 48,2 persen dari total pagu Rp85,7 triliun. Namun setelah berdiskusi langsung dengan Menteri PU Dody Hanggodo, Purbaya menyampaikan optimismenya bahwa serapan dapat mencapai 94 persen atau lebih hingga akhir tahun.
"Langkah-langkah percepatan sudah dijelaskan, dan kelihatannya cukup bagus. Ada beberapa program penting seperti irigasi dan jalan desa yang akan dipercepat realisasinya," tambah Purbaya.
Purbaya menyoroti dua program besar yang masih memiliki serapan rendah, yakni pembangunan irigasi dan proyek jalan desa. Kedua program ini akan digenjot realisasinya melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk percepatan penyaluran anggaran ke lapangan.
"Yang penting untuk saya adalah belanjanya bisa mendorong perekonomian, supaya ekonomi kita tumbuh lebih cepat di kuartal keempat ini," tegasnya.
Menjawab pertanyaan awak media, Purbaya membenarkan bahwa salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran adalah adanya kebijakan blokir anggaran (blokir dan arm block) di awal tahun. Hal ini menyebabkan sejumlah program harus mengalami keterlambatan awal.
"Memang ada beberapa hal terlambat karena perubahan blokir di awal-awal tahun. Tapi sekarang hampir seluruh permintaan pembukaan blokir dari Kementerian PU sudah kita setujui. Kalau mereka minta, berarti mereka mampu, kalau tidak mampu, pasti tidak minta. Prinsipnya itu," jelasnya.
Editor: Redaktur TVRINews