Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya pada pertemuan dengan jajaran mantan Menteri Luar Negeri, akademisi, dan pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Negara (Foto: Instagram @sekretariat.kabinet)
Penulis: Fityan
TVRINews-Jakarta
Teddy Indra Wijaya ungkap hasil diskusi strategis di Istana terkait posisi RI dalam Board of Peace
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan jajaran mantan Menteri Luar Negeri, akademisi, dan pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Negara, Rabu 4 Februari 2026.
Pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas arah politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika global yang kian kompleks.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan ruang diskusi dua arah. Presiden memaparkan sejumlah kebijakan strategis sekaligus menyerap aspirasi serta menjawab berbagai persoalan krusial dari para tokoh diplomasi yang hadir.
"Inti dari pertemuan tersebut adalah Presiden menjelaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang dilakukan selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia," ujar Teddy melalui pernyataan resminya.
Capaian Ekonomi dan Diplomasi Kemanusiaan
Dalam tinjauan satu tahun terakhir, Pemerintah menyoroti beberapa keberhasilan signifikan yang diklaim memberikan dampak langsung bagi nasional, di antaranya:
• Integrasi Ekonomi: Bergabungnya Indonesia ke dalam blok ekonomi BRICS bersama kekuatan besar seperti Tiongkok dan India.
• Akses Pasar: Keberhasilan negosiasi tarif dagang 0% di 27 negara anggota Uni Eropa.
• Layanan Religi: Kesepakatan pembangunan fasilitas khusus 'Kampung Haji' di Arab Saudi.
• Stabilitas Kawasan: Partisipasi aktif dalam penandatanganan perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, yang diklaim telah menurunkan intensitas konflik secara signifikan.
Klarifikasi Mengenai 'Board of Peace'
Salah satu poin utama yang diklarifikasi dalam pertemuan tersebut adalah posisi Indonesia dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian), sebuah lembaga yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump.
Teddy menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia di lembaga ini bersifat fleksibel. Indonesia bergabung bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya, termasuk Arab Saudi, Turki, dan Qatar, sebagai langkah nyata untuk terlibat langsung dalam proses rekonstruksi di Palestina.
Terkait isu komitmen dana sebesar USD 1 miliar, pihak Istana menegaskan bahwa angka tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza yang bersifat opsional.
"Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama tiga tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar," tegas Sekretaris Kabinet.
Langkah ini diambil sebagai bentuk diplomasi proaktif yang melampaui sekadar retorika di meja konferensi, guna memastikan Indonesia memiliki suara langsung dalam upaya perdamaian dunia.
Editor: Redaksi TVRINews