Penulis: Rifiana Seldha

---

TVRINews, Jakarta

Pemerintah tengah mematangkan konsep Sekolah Terintegrasi sebagai upaya pemerataan mutu pendidikan nasional. Program ini dirancang untuk menjawab ketimpangan kualitas sekolah antarwilayah sekaligus memperluas akses pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan bebas pungutan biaya.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK), Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Kamis, 29 Januari 2026.

Menko PMK menegaskan Sekolah Terintegrasi bukan sekadar pembangunan gedung sekolah, melainkan transformasi sistem pendidikan agar setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama.

“Sekolah Terintegrasi dirancang sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan berkualitas. Ini bukan sekadar pembangunan fisik sekolah, tetapi transformasi tata kelola pendidikan agar setiap anak, dimana pun berada, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu,” ujar Pratikno saat membuka RTM.

Sekolah Terintegrasi direncanakan hadir minimal satu di setiap kecamatan. Program ini bersifat inklusif dan bebas pungutan untuk menjangkau anak-anak usia sekolah secara lebih merata. Konsep Sekolah Terintegrasi akan mencakup jenjang pendidikan lengkap mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK dalam satu sistem pembelajaran yang berkelanjutan.

Model ini diharapkan memberikan layanan pendidikan yang konsisten sejak usia dini hingga menengah, dengan dukungan sarana modern serta kurikulum holistik yang mengombinasikan kurikulum nasional dan pengayaan global.

Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan sasaran utama program ini adalah peserta didik dari keluarga desil menengah, tanpa menutup peluang bagi kelompok rentan yang belum sepenuhnya terjangkau program pendidikan lainnya. 

Sekolah Terintegrasi juga akan disesuaikan dengan karakter wilayah melalui integrasi vokasi dan pelatihan kerja. Jika berada di kawasan pesisir, sekolah akan terhubung dengan vokasi perikanan. Sementara di wilayah daratan, akan disesuaikan dengan pertanian, peternakan, atau perkebunan.

“Sehingga lulusannya dapat terserap dan sesuai dengan kebutuhan riil dunia kerja,” tambah Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama.

Menko PMK menekankan keberhasilan Sekolah Terintegrasi memerlukan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.

"Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa, dan Sekolah Terintegrasi menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan,” tegas Pratikno.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut Sekolah Terintegrasi memiliki tiga target utama, yakni transformasi infrastruktur, transformasi SDM, serta transformasi pembelajaran berkelanjutan.

“Sekolah Terintegrasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak di level kecamatan,” kata Abdul Muti.

Dari sisi regulasi, pemerintah telah menetapkan Kepmenko PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Penyiapan Pembangunan Sekolah Terintegrasi, dengan Menko PMK dan Mendikdasmen sebagai pengarah.

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian, di antaranya Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, MenPAN RB Rini Widyantini, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, hingga Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, serta Plt. ⁠Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat.

Pemerintah berharap Sekolah Terintegrasi dapat menjadi salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan manusia di seluruh Indonesia.

---

Editor: Redaksi TVRINews