Penulis: Nirmala Hanifah

---

TVRINews, Jakarta  

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana buka suara terkait ide Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, soal wacana wajib militer bagi anak-anak yang bermasalah. 

Menurutnya, ide yang dicetuskan oleh Dedi Mulyadi atau yang sering disapa Kang Dedi ini bukan merupakan wajib militer dalam arti sebenarnya, melainkan bentuk pembinaan karakter hasil kerja sama antara Kodam III/Siliwangi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Setelah melakukan komunikasi antara Staf Teritorial Angkatan Darat dan Kodam III/Siliwangi, telah dirancang kerja sama untuk menangani siswa yang bermasalah di wilayah Jawa Barat. 

"Rencana waktu pelaksanaan akan dibahas lebih lanjut bersama Pemprov Jabar," ujar saat dihubungi awak media, Jakarta pada Rabu, 29 April 2025

Lebih lanjut, ia menerangkan jika ada beberapa wilayah yang telah disiapkan sebagai lokasi pelaksanaan program ini, meski belum mencakup seluruh daerah di Jawa Barat. 

“Penentuan siswa yang akan mengikuti program dilakukan melalui kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua,” ungkapnya 

Prioritas diberikan kepada siswa yang terlibat dalam tawuran, geng motor, atau yang sudah tidak dapat ditangani secara etika dan perilaku oleh orang tua mereka.

"Penentuan peserta berdasarkan kesepakatan dengan orang tua masing-masing siswa," tegas Brigjen Wahyu.

Program ini akan berfokus pada pembinaan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, pertanian, serta kedisiplinan. Durasi dan rincian teknis pelaksanaannya akan ditetapkan setelah koordinasi lebih lanjut antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar.

Sebelum program resmi dimulai, masyarakat akan menerima pemberitahuan resmi. TNI AD memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan akan melalui koordinasi teknis yang matang demi keberhasilan program ini.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan gagasan baru untuk mengatasi masalah sosial yang kerap meresahkan masyarakat, seperti tawuran pelajar, geng motor, dan kenakalan remaja lainnya. 

Solusi yang ditawarkan cukup berani: menerapkan sistem wajib militer bagi anak-anak bermasalah.

Menurut Dedi, masalah sosial seperti geng motor sudah terlalu lama menjadi pembahasan tanpa penyelesaian yang konkret. 

“Sejak dulu kita berbicara soal geng motor, tapi tidak selesai-selesai. Saatnya ambil langkah nyata,” tegasnya.

Program ini akan ditujukan bagi anak-anak yang terlibat tindakan kriminal atau dinilai sulit dibina oleh orang tua dan lingkungan. 

Mereka akan masuk dalam program pembinaan dengan pendekatan militer, yang berlangsung antara enam bulan hingga satu tahun.

“Mereka akan tetap bersekolah, tetap terdaftar di SMP atau SMA asalnya, tapi mengikuti kelas khusus di lingkungan yang kami siapkan, seperti di kompleks militer atau polisi,” jelasnya.

Baca Juga: Komisi VII DPR Dorong BSN BSN Perkuat Standar di UMKM dan Kesehatan

---

Editor: Redaktur TVRINews