Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jawa Barat
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan sekaligus memperkuat program prioritas pendidikan pada 2026. Fokus utama diarahkan pada revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan mutu dan kesejahteraan guru.
Dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 di PPSDM Kemendikdasmen, Jawa Barat, Senin, 9 Februari 2026. Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa capaian 2025 menjadi pijakan penting untuk percepatan program di tahun berikutnya.
Salah satu capaian signifikan adalah program revitalisasi satuan pendidikan dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun. Program ini berhasil menyentuh 16.167 sekolah, melampaui target awal sebanyak 10.440 sekolah. Selain itu, distribusi perangkat Interactive Flat Panel (IFP) telah terealisasi 100 persen ke ratusan ribu satuan pendidikan.
“Melalui mekanisme swakelola, program ini tidak hanya tepat sasaran dan tepat waktu, tetapi juga berdampak pada pergerakan ekonomi masyarakat sekitar,” ujar Mu’ti dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 Februari 2026.
Memasuki 2026, pemerintah meningkatkan target revitalisasi menjadi 60.000 satuan pendidikan. Distribusi perangkat digital pembelajaran juga akan dilanjutkan secara bertahap, dengan rencana setiap satuan pendidikan memperoleh tiga unit IFP mulai tahun ini.
Di bidang peningkatan kualitas guru, sepanjang 2025 Kemendikdasmen telah menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 804.157 guru, baik ASN maupun non-ASN. Selain itu, bantuan peningkatan kualifikasi akademik S1/D4 diberikan kepada 12.500 guru. Pendekatan pembelajaran mendalam juga telah menjangkau lebih dari 52 ribu kepala sekolah dan 186 ribu guru.
Menurut Abdul Mu’ti, pembelajaran mendalam dirancang agar proses belajar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan, dengan pendekatan holistik yang mencakup olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga.
Dari sisi kesejahteraan, pemerintah menaikkan tunjangan sertifikasi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Insentif guru non-ASN juga meningkat menjadi Rp400 ribu per bulan mulai 2026. Selain itu, lebih dari 253 ribu guru non-ASN di PAUD nonformal menerima bantuan subsidi upah.
“Peningkatan kesejahteraan guru menjadi prioritas karena guru adalah faktor kunci dalam menentukan mutu pendidikan,” tegasnya.
Dalam aspek evaluasi, Kemendikdasmen meluncurkan Transformasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diikuti 3,48 juta siswa SMA/SMK/MA pada November 2025. Abdul Mu’ti menekankan, TKA tidak bertujuan untuk pemeringkatan, melainkan sebagai sarana refleksi guna memperbaiki proses pembelajaran.
Penguatan karakter peserta didik juga terus didorong melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat, yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat. Hingga kini, sebanyak 170.870 satuan pendidikan di 38 provinsi telah terlibat dalam gerakan tersebut.
Pemerintah juga menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman, serta memperkuat nasionalisme melalui pelaksanaan upacara bendera dan ikrar pelajar setiap Senin. Sepanjang 2025, Indonesia juga meraih 66 penghargaan internasional di bidang prestasi peserta didik, terdiri atas tiga emas, 27 perak, 31 perunggu, dan lima honorable mention.
Menutup sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa seluruh kebijakan pendidikan 2026 diarahkan pada penguatan partisipasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan demi terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.
Dukungan terhadap Konsolnas 2026 disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Ia menilai konsolidasi nasional menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat tata kelola pendidikan berbasis partisipasi dan data.
“Penyusunan kebijakan harus mengedepankan partisipasi bermakna serta berbasis data dan informasi, bukan semata pertimbangan politik,”ungkap Hetifah.
Hetifah menegaskan bahwa pendidikan merupakan kerja kolektif yang membutuhkan peran aktif berbagai pihak. Komisi X DPR RI, lanjutnya, berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara partisipatif, termasuk mengawal dana mandatori pendidikan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, melaporkan bahwa Konsolnas 2026 mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta, Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” dan diikuti sekitar 900 peserta dari berbagai kementerian/lembaga, DPR RI, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional.
Kegiatan berlangsung selama tiga hari. Hari pertama diisi pemaparan kebijakan strategis nasional terkait perencanaan, pembiayaan, serta tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Hari kedua membahas kebijakan direktif Presiden dan diskusi dalam sembilan komisi, termasuk isu wajib belajar 13 tahun, pembelajaran mendalam, coding, serta kecerdasan artifisial.
Pada hari terakhir, peserta mempelajari praktik baik dari berbagai daerah, seperti sistem penerimaan murid baru, implementasi Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, dan pembelajaran jarak jauh di wilayah tertinggal.
Suharti berharap hasil konsolidasi ini menjadi fondasi bersama dalam memperkuat kebijakan dan praktik pendidikan, sekaligus menjaga keberlanjutan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan.
Editor: Redaktur TVRINews