Penulis: Fityan

---

TVRINews - Davos,Swiss

Bersama delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia resmi menjadi bagian dari inisiatif perdamaian Gaza yang dipimpin AS.

Indonesia secara resmi mengonfirmasi partisipasinya dalam "Board of Peace" (BoP), sebuah lembaga baru besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bertujuan untuk mengawasi rekonstruksi dan stabilitas di Jalur Gaza.

Kepastian bergabungnya Jakarta diumumkan menjelang upacara penandatanganan piagam yang dijadwalkan berlangsung Kamis 22 Januari 2026 di sela-sela World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. 

Langkah ini menempatkan Indonesia dalam barisan koalisi strategis bersama negara-negara penting lainnya seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Mesir.

Mandat Luas Melampaui Gaza

Meskipun awalnya diperkenalkan sebagai mekanisme untuk mengelola Gaza pasca-perang, dokumen piagam BoP setebal 11 halaman justru menunjukkan mandat yang jauh lebih luas. 

Organisasi ini dirancang untuk mempromosikan stabilitas dan memulihkan pemerintahan di wilayah-wilayah yang terdampak konflik secara global.

Struktur kepemimpinan BoP berada langsung di bawah kendali Donald Trump sebagai ketua, yang memiliki otoritas veto terhadap keputusan-keputusan penting. 

Di bawahnya, terdapat Dewan Eksekutif yang mencakup tokoh-tokoh seperti mantan PM Inggris Tony Blair dan Menlu AS Marco Rubio.

Dalam pernyataan resminya di Gedung Putih, Trump menegaskan bahwa inisiatif ini lahir dari ketidakefektifan lembaga multilateral yang ada.

"Saya berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa berbuat lebih banyak. Saya berharap kita tidak membutuhkan Board of Peace, tetapi PBB tidak pernah membantu saya dalam satu perang pun yang saya selesaikan," ujar Trump kepada wartawan yang dikutip Al Jazeera.

Posisi Strategis Indonesia dan Aliansi Muslim

Partisipasi Indonesia ditegaskan dalam sebuah pernyataan bersama oleh delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim, yang meliputi Saudi Arabia, Qatar, Turki, Indonesia, Yordania, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Pakistan.

Dalam pernyataan tersebut, para menteri dari negara-negara anggota menyatakan dukungan mereka terhadap upaya transisi administrasi di Gaza.

"Para menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump dan menegaskan kembali komitmen untuk mendukung pelaksanaan misi Board of Peace sebagai administrasi transisi," bunyi pernyataan bersama tersebut.

Bagi Indonesia, bergabungnya ke dalam BoP dipandang sebagai langkah diplomasi aktif untuk memastikan proses rekonstruksi Gaza berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian jangka panjang.

Tantangan dan Skeptisisme Internasional

Kendati telah mendapatkan dukungan dari 50 negara, termasuk sekutu dekat AS seperti Inggris dan Prancis, pembentukan BoP tidak lepas dari kontroversi. 

Sejumlah pengamat menyoroti bahwa piagam organisasi ini sama sekali tidak menyebutkan kata "Gaza", melainkan berfokus pada pembangunan kapasitas pemerintahan dan mobilisasi modal skala besar.

Muncul kekhawatiran dari para pengamat internasional bahwa pemerintahan Trump berupaya menggunakan BoP untuk memintas atau bahkan menggantikan peran PBB. 

Selain itu, keterlibatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam inisiatif ini—di tengah surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menambah kompleksitas legitimasi dewan tersebut di mata sebagian komunitas global.

Seiring berlangsungnya pertemuan di Davos, mata dunia kini tertuju pada bagaimana Board of Peace akan mulai mengimplementasikan "Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza" dan peran nyata yang akan dimainkan Indonesia di dalam dewan eksekutif tersebut.

---

Editor: Redaksi TVRINews