TVRINews, Jakarta
Kapolri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 704 personel Polri. Pergeseran jabatan tersebut mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari kepala kepolisian daerah (Kapolda), wakil kepala kepolisian daerah (Wakapolda), hingga pejabat di lingkungan Mabes Polri.
Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 20 November 2026 dan diumumkan pada Minggu, 22 November 2026. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta penguatan pelaksanaan tugas kepolisian.
Dalam daftar mutasi tersebut, enam perwira tinggi mendapat penugasan sebagai Kapolda di sejumlah wilayah.
Irjen Pol. Alfred Papare ditugaskan sebagai Kapolda Papua, Irjen Pol. Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Augustinus Berlianto Pangaribuan sebagai Kapolda Bengkulu, Irjen Pol. Langgeng Purnomo sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol. Abioso Seno Aji sebagai Kapolda DIY, serta Irjen Pol. Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.
Perubahan jabatan juga terjadi pada sejumlah posisi Wakapolda. Kombes Pol. Octo Budhi Prasetyo mendapat penugasan sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol. Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat, dan Kombes Pol. Dr. Purwadi Wahyu Anggoro sebagai Wakapolda DIY.
Selanjutnya, Brigjen Pol. Donny Adityawarman ditugaskan sebagai Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol. Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara, serta Kombes Pol. Sugeng Hariyanto sebagai Wakapolda Maluku Utara.
Di lingkungan Mabes Polri, mutasi mencakup sejumlah jabatan strategis. Brigjen Pol. Iksantyo Bagus Pramono mendapat penugasan sebagai Kadivkum Polri, Irjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru sebagai Wakalediklat Polri, serta Brigjen Pol. Dwi Agus Prianto sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri.
Selain jabatan tersebut, rotasi juga mencakup sejumlah posisi Kapolres dan jabatan lainnya di lingkungan Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan aspek meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.
“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Minggu, 22 November 2026.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan penugasan sebelumnya. Sementara itu, pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing.
“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Johnny.










