TVRINews, Jakarta
Pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi untuk memastikan penanganan darurat gempa bumi M7.7 di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan optimal pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Dalam rapat, Pratikno menekankan pentingnya aksi cepat agar masyarakat terdampak dapat segera memperoleh penanganan dan kembali pulih.
“Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas,” kata Pratikno, dikutip dari siaran persnya, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Pratikno juga meminta kepada Gubernur NTT untuk mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat sehingga respons cepat dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik, misalnya kebutuhan rumah sakit sementara.
“Mohon identifikasi sehingga pemerintah pusat segera dapat mengerahkan dukungan lebih efektif,” ungkapnya.
Dengan adanya identifikasi kebutuhan tersebut, kata Pratikno, akan mempermudah Kepala BNPB dalam mengelola dukungan pemerintah pusat kepada daerah-daerah terdampak bencana.
Pratikno juga mengungkapkan bencana gempa bumi telah menjadi perhatian Presiden Prabowo. Presiden memastikan bantuan pemerintah pusat yang dikoordinasikan melalui BNPB.
“Dukungan ke BNPB sudah turun dari Presiden dan harapannya penanganan dapat berjalan efektif,” pungkasnya.
