Penulis: Ricardo Julio

---

TVRINews, Jakarta

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait rendahnya tingkat penyerapan anggaran dalam program gizi nasional usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senin (15/9).

Menurutnya, serapan anggaran erat kaitannya dengan jumlah Surat Penetapan Penerima Gizi (SPPG) yang masih dalam proses peningkatan. Ia menekankan bahwa penyerapan anggaran sejalan dengan jumlah penerima manfaat yang aktif.

“Penyerapan di Badan Gizi identik dengan jumlah penerima manfaat. Satu SPPG bisa menyerap hingga Rp900 juta sampai Rp1 miliar per bulan. Karena itu, yang kami lakukan saat ini adalah meningkatkan jumlah SPPG,” jelasnya.

Kepala BGN mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah SPPG yang signifikan terjadi sejak adanya penambahan sumber daya manusia (SDM). Awalnya hanya tersedia 2 juta SPPG, namun ditambah menjadi 3 juta.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Turunkan Bunga Jadi 2 Persen untuk Koperasi Desa Merah Putih

“Target awal kami sampai Juli hanya 1.994.000 SPPG. Tapi realisasinya di akhir Juli mencapai 2.391.000. Artinya kita melampaui target awal sekitar 400.000-an,” tambahnya.

Meski target jangka panjang mencapai 32 juta SPPG, bahkan hingga 71 juta secara keseluruhan, saat ini pencapaian per pertengahan September sudah menunjukkan tren positif.

“Sampai pertengahan September ini, sudah terbentuk 8 juta hingga 18 juta SPPG, dengan penerima manfaat mencapai 26 hingga 27 juta. Ini sudah melampaui target awal sebesar 17,5 juta,” ujarnya.

Dengan peningkatan jumlah SPPG, BGN memproyeksikan penyerapan anggaran akan melonjak mulai Oktober mendatang.

“Kami targetkan di September SPPG bisa mencapai 10 hingga 14 juta. Maka Oktober nanti penyerapan akan setara jumlah SPPG, bisa Rp10 sampai Rp14 triliun. Di Oktober kami lengkapi lagi 21 juta SPPG, sehingga di November bisa terserap Rp21 triliun hanya dalam sebulan,” papar Kepala BGN optimis.

Terkait dukungan infrastruktur, Kepala BGN menjelaskan bahwa seluruh pembangunan hingga saat ini didanai oleh pihak swasta atau mitra.

“Dari 8 juta titik, semuanya dibangun oleh mitra. Tapi mereka tetap butuh dukungan dari Himbara untuk pembiayaan,” katanya.

Namun demikian, BGN tidak akan melakukan MoU langsung dengan Himbara, karena kontrak akan dijalankan oleh para mitra.

“Kami yang beri insentif ke mitra. Mitra yang akan meminjam ke Himbara dan mengembalikan pinjamannya sendiri. Kami hanya memastikan pola pengembalian itu aman dan layak,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan soal lambatnya verifikasi oleh yayasan mitra, Kepala BGN menjelaskan bahwa terdapat 29.000 ajuan, namun 5.000 di antaranya dinyatakan tidak serius.

“Mereka hanya booking titik, tapi tidak punya kemampuan membangun. Bahkan mencoba ‘jual-jual’ titik. Padahal titik itu diberikan gratis oleh BGN. Kami tidak pernah menerima bayaran apapun,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa sistem telah diperbaiki, dan portal pengajuan sempat ditutup untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

Mengakhiri penjelasannya, Kepala BGN menyatakan optimisme dalam pencapaian target penerima manfaat hingga akhir tahun.

“Target penerima manfaat kami hingga akhir tahun adalah 82,9 juta. Ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden. Kami optimis, dan kami terus bekerja keras,” pungkasnya.

---

Editor: Redaktur TVRINews