Penulis: Fityan

---

TVRINews – Sumatera

Kolaborasi lintas sektor bersama Yayasan Buddha Tzu Chi ini mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemerintah Indonesia mempercepat pemulihan pasca-bencana di wilayah Sumatera melalui proyek pembangunan 2.600 unit hunian tetap (Huntap). 

Proyek ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor filantropi guna menjamin ketersediaan tempat tinggal layak bagi masyarakat terdampak.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah nyata negara dalam merespons kebutuhan mendesak warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Pembangunan tersebut akan mengedepankan prinsip gotong royong dengan melibatkan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

"Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyat melalui semangat kolaborasi. Kami memastikan pembangunan 2.600 hunian ini berjalan cepat demi kepentingan masyarakat," ujar Maruarar dalam pertemuan koordinasi di Jakarta, Kamis 25 Desember 2025

Prioritas Keamanan Lingkungan

Dalam perencanaan teknisnya, pemerintah menekankan pentingnya mitigasi risiko pada lokasi pembangunan. Maruarar menginstruksikan agar seluruh titik hunian baru berada di zona aman guna menghindari pengulangan dampak bencana di masa depan.

"Lokasi hunian tetap harus dipersiapkan dengan matang: terbebas dari ancaman banjir dan longsor, ramah lingkungan, serta memiliki kepastian hukum yang jelas," tambahnya. 

Ia juga menekankan pentingnya aksesibilitas hunian terhadap fasilitas umum untuk mendukung aktivitas sosial-ekonomi warga.

Keberhasilan proyek ini, menurut Maruarar, sangat bergantung pada sinergi dan kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan lahan serta administrasi yang diperlukan.

Dukungan Sosial dan Pemberdayaan

Sembari menunggu proses konstruksi hunian tetap selesai, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan skema perlindungan bagi warga yang saat ini masih berada di hunian sementara (Huntara).

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan jaminan hidup (Jadup) untuk memenuhi kebutuhan pokok harian warga.

"Kami mengusulkan jaminan hidup sebesar Rp450.000 per orang setiap bulannya untuk kebutuhan pangan selama maksimal tiga bulan di hunian sementara," kata Saifullah dalam kesempatan yang sama.

Selain bantuan tunai, pemerintah juga merancang program pemberdayaan ekonomi senilai Rp5 juta per kepala keluarga. Langkah ini diambil agar warga terdampak tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga memiliki modal dasar untuk memulihkan kemandirian ekonomi mereka.

Pertemuan tingkat tinggi ini turut dihadiri secara luring maupun daring oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta para pimpinan daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

---

Editor: Redaksi TVRINews