Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Kurikulum pada Jenjang PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM). Bagi sekolah yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka, pendaftaran untuk implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan mulai 27 Maret 2024 di Platform Merdeka Mengajar atau bisa cek guru.kemdikbud.go.id.
Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo mengatakan Kurikulum Merdeka bakal berlanjut untuk mendorong SDM menjadi yang lebih baik.
"Kenapa tidak dilakukan (ganti kurikulum)? Karena saya yakin pendidikan itu bukan hal yang politis, pendidikan adalah proyek besar bangsa ini untuk membangun manusia yang semakin lama semakin baik, mendorong SDM yang unggul dan berdaya saing dan itu adalah program semua menteri semua presiden," kata Anindito atau Nino, saat konferensi pers di Gedung A Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2024.
Selain itu, ia mengatakan saat ini sudah ada 300 ribu atau 80 persen satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum mandiri. Menurutnya, dengan kondisi seperti ini, perubahan kurikulum akan kembali menimbulkan kehebohan.
"Insyallah enggak, pendidikan tujuannya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional dan itu adalah agenda bersama siapa pun yang jadi menteri," tegas Nino.
Selanjutnya Nino mengungkapkan bahwa, keberadaan kurikulum mandiri dilandasi oleh berbagai peraturan dan kebijakan yang kuat. Mulai dari peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, peraturan daerah, bahkan peraturan presiden.
"Kemudian paling penting manfaat yang sudah dirasakan, ini yang mendorong pemerintah selanjutnya untuk melanjutkan. Karena manfaatnya sudah dirasakan begitu banyak sekolah, anak murid, dan guru," ungkapnya.
Editor: Redaktur TVRINews